Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik dalam Sorotan Hukum Islam keraguan sebagaimana disabdakan oleh Nabi dalam Hadis berikut: ‘Hindarkan hukuman hudud bila ada keraguan... karena kesalahan dalam memberi pengampunan lebih baik ketimbang kesalahan dalam menjatuhkan hukuman’.187 Akibatnya, pelaksanaan hukuman jarang sampai terjadi. Dalam menguraikan perzinaan, misalnya, Shalabi menunjukkan bahwa pembuktian yang dituntut menjadikan hukuman zina bisa diterapkan hanya pada mereka yang melakukannya secara terbuka tanpa sedikitpun mempertimbangkan kesusilaan umum, dan dengan cara yang hampir mustahil dan tidak bisa ditoleransi di masyarakat beradab manapun.188 Dengan nada serupa dalam sebuah Konferensi di Riyadh, Saudi Arabi, pada 1972, tentang ‘Doktrin Muslim dan Hak Asasi Manusia’, yang berlangsung antara para delegasi Kementerian Kehakiman Saudi Arabia dan Dewan Eropa,189 seorang anggota delegasi Arab Saudi, Dr. Al-Dawalibi mengamati bahwa: Saya berada di negeri ini (Arab Saudi) sudah tujuh tahun...dan saya tidak pernah melihat, atau mendengar, pemotongan tangan karena pencurian. Hal ini karena kejahatan sangat jarang terjadi. Jadi, satu-satunya yang tersisa dari hukuman itu adalah kekerasannya, yang memungkinkan semua hidup dalam keamanan dan ketertiban yang sempurna, dan bagi sebagian yang tergoda untuk mencuri lebih memilih tangan mereka tetap utuh seperti semula. Sebelum ini, tatkala kawasan ini dikuasai oleh Undang-undang Pidana Perancis di bawah kekuasaan Imperium Utsmani, jamaah haji yang bepergian di antara dua Kota Suci—Mekkah dan Madinah, tidak bisa merasa aman atas harta benda dan nyawa mereka, kecuali bila mereka mendapatkan kawalan yang tangguh. Tapi, ketika negeri ini menjadi Kerajaan Saudi, Hukum Al-Qur’an diberlakukan, kejahatan segera lenyap. Kemudian, musair tidak hanya bisa bepergian di antara kedua Kota Suci, tapi bahkan dari Al-Dahran di Teluk ke Jidah di Laut Merah, dan menempuh jarak lebih dari seribu lima ratus kilometer melintasi gurun pasir seorang diri dengan mobil pribadinya, tanpa menyimpan rasa takut atau cemas atas nyawa atau hartanya, biarpun berjumlah jutaan dolar, atau biarpun dia orang yang sama sekali asing.190 Delegasi lain menyatakan bahwa: Dengan cara ini, di Kerajaan Saudi Arabia, tempat Hukum Islam diberlakukan, uang negara dialihkan dari satu kota ke kota lain, dari satu bank ke bank lain, menggunakan mobil biasa, tanpa kawalan atau perlindungan, kecuali seorang supir mobil. Katakan pada saya, Saudara-saudara sekalian: di Negara Barat mana kalian siap memindahkan uang dari satu bank ke bank lain, di dalam salah satu Ibu Kota Negara kalian, tanpa perlindungan kesatuan polisi dan sejumlah mobil lapis baja yang diperlukan?191 Namun demikian, Komite Hak Asasi Manusia menolak pembatasan atau pembenaran apapun terkait dengan Pasal 7.192 Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa juga berpendapat mengikuti Pasal 3 Konvensi Eropa dalam Tyrer v. UK bahwa: ‘Penghukuman tidak serta 187 188 189 190 191 192 Lihat, umpamanya, Al-Zuhayli, Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuha (1997), Vol. 7, hal. 5307. Shalabi, M.M., Al-Fiqh al-Islamy Bayn al-Mitsaliyyah wa al-Waqi’iyyah (1960), hal. 201. Yang terdiri atas Prof. Sean MacBride, mantan Kepala Dewan Eropa, Prof. Karel Vasak, Prof. Henri Laoust dan Maitre Jean-Louis Aujol. Lihat, Kementerian Kehakiman (ed.), Conference of Riyad on Moslem Doctrine and Human Rights in Islam (23 Maret, 1972), hal. 8. Ibid. Lihat juga, Mourad, F.A., dan al-Sa’aty, H., ‘Impact of Islamic Penal Law on Crime Situation in Saudi Arabia: Findings of A Research Study’ dalam Mahmood, T., et al (ed), Criminal Law in Islam and the Muslim World (1996), hal. 340-374 untu melihat kajian komparatif empiris tentang situasi kejahatan di Saudi Arabia. Komentar Umum 20, paragraf 3. Hukum Internasional Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam 81

اختر الفقرة المستهدفة3

الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات