Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik dalam Sorotan Hukum Islam Demikian pula, Komite Hak Asasi Manusia dalam pertimbangannya atas laporan sejumlah Negara Muslim mencatat bahwa penghukuman dalam hukum Islam seperti amputasi, pencambukan, dan rajam sebagai tidak selaras dengan Pasal 7 Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik.170 Sebagian Negara Muslim secara konsisten telah menolak kritik-kritik semacam itu.171 Sudan, misalnya, telah berargumen bahwa ini adalah ‘penafsiran yang tidak bisa dibenarkan tentang instrumen-instrumen hak asasi manusia internasional lantaran telah mengecualikan dari kategori itu semua penghukuman yang telah ditetapkan dalam legislasi nasional’.172 Mengingat sifatnya yang masih diperdebatkan dalam hubungan dengan hukum hak asasi manusia internasional, penting untuk menguji isu hukuman-hukuman pidana Islam secara lebih detail. Peradilan pidana adalah aspek penting dalam hukum publik. Ia didistribusikan oleh Negara untuk menjaga keamanan publik dan pribadi di dalam Negara. Oleh karena itu, yuridiksi pidana Negara pada umumnya tidak dibatasi pada warga negaranya, tapi bisa meliputi warga negara asing yang melanggar hukum. Biasanya, penentuan apa yang merupakan pelanggaran pidana di suatu Negara dan rumusan sanksi dan hukuman bagi tiap pelanggaran tidak menjadi perhatian hukum internasional melainkan wewenang utuh dan mandiri pada masing-masing Negara. Kendati ada beberapa pelanggaran yang umum bagi semua bangsa beradab di dunia, hukuman yang ditetapkan bagi tiap-tiap pelanggaran itu boleh jadi berbeda-beda pada masing-masing Negara. Jadi, sekalipun masing-masing Negara berdaulat memiliki otonomi untuk menetapkan hukuman bagi tiap pelanggaran, hukum hak asasi manusia internasional dalam larangan terhadap penyiksaan juga melarang penghukuman ‘yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat’.173 Namun demikian, instrumen-instrumen hak asasi manusia internasional tidak mendeinisikan penghukuman ‘yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat’. Harus juga dicatat bahwa dalam mendeinisikan penyiksaan, Konvensi Menentang Penyiksaan dan Bentuk Perlakuan dan Hukuman Lainnya yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat mengecualikan ‘rasa sakit atau derita yang timbul hanya dari, melekat pada, atau diakibatkan oleh sanksi hukum yang berlaku’.174 Akan tetapi dalam Komentar Umum 20 atas Pasal 7 Kovenan Internasional tentang Hakhak Sipil dan Politik, Komite Hak Asasi Manusia mencatat bahwa larangan penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat ‘mesti meliputi penghukuman badan, termasuk pemukulan eksesif yang diperintahkan sebagai hukuman atas suatu kejahatan...’175 Ini berarti bahwa sanksi-sanksi pidana dalam Negara Pihak yang tidak terbilang dalam penyiksaan, mengingat pengecualian sanksi-sanksi sesuai hukum dari 170 171 172 173 174 175 78 Lihat, umpamanya, Amatan Akhir terhadap Sudan (1997) UN Doc. CCPR/C/79/Add. 85, paragraf 9; Amatan Akhir terhadap Libya (1994) UN Doc. CCPR/C/79/Add. 45, paragraf 9; Amatan Akhir terhadap Republik Islam Iran (1993) UN Doc. CCPR/C/79/Add. 25, paragraf 11. Lihat, Baderin (c.k. no. 2), hal. 288-293. Lihat, UN Doc. E/CN.4/1994/122. Lihat juga argumen-argumen Sudan dalam kaitan itu di hadapan Komite Hak Asasi Manusia di UN Doc. CCPR/C/SR.1628 (1998). Lihat juga, Pasal 5 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (1948) dan Pasal 16 Konvensi Menentang Penyiksaan dan Bentuk Perlakuan dan Hukuman Lainnya yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat (1984) 1465 UNTS, hal. 85. Lihat, Konvensi Menentang Penyiksaan (1984), Pasal 1, (c.k. no. 154). Lihat, UN Doc. HRI/GEN/I/Rev.1 pada 30 (1994), paragraf 5. Hukum Internasional Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam

اختر الفقرة المستهدفة3

الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات