Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik dalam Sorotan Hukum Islam bersabda: ‘Allah akan menyiksa di Hari Akhir siapa saja yang menyiksa di kehidupan ini’.164 Dan ketika beliau mempercayakan seseorang dengan urusan-urusan Negara, beliau akan memberinya instruksi: ‘Berilah kabar gembira dan jangan meneror, berilah kemudahan dan jangan menyusahkan masyarakat’. Mengikuti prinsip manusiawi Syariat ini, Khalifah Umar ibn Abdul Aziz165, saat menjawab permintaan salah seorang gubernurnya yang ingin menyiksa mereka yang menolak membayar pajak untuk perbendaharaan publik, diriwayatkan telah menegaskan sebagai berikut: Saya heran dengan permohonan izinmu padaku untuk menyiksa masyarakat seolah-olah aku bisa menjadi pelindungmu dari amarah Allah, dan seolah-olah kepuasanku akan menyelamatkanmu dari kemarahanNya. Begitu kau menerima surat ini, terimalah apa yang telah mereka berikan kepadamu atau mintalah sumpah dari mereka. Demi Allah, sungguh lebih baik bila mereka menghadapi Allah karena pelanggaran mereka daripada aku menghadap Allah karena menyiksa mereka.166 Oleh karena itu, para ahli iqih Muslim sepakat bahwa penyiksaan atau perlakuan atau penghukuman yang kejam dan tidak manusiawi dilarang selama berlangsungnya interogasi para pelanggar hukum.167 Pasal 20 Deklarasi Kairo Organisasi Konferensi Islam tentang Hak Asasi Manusia Islam menetapkan bahwa: Dilarang menjadikan orang disiksa secara isik dan psikologis, atau segala bentuk penghinaan, kekejaman, dan penistaan. Dilarang juga menjadikan seorang individu sebagai sasaran percobaan medis atau ilmiah tanpa persetujuannya atau dengan resiko pada kesehatan dan nyawanya. Dilarang pula mengumumkan aturan darurat yang memberikan kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan tindakan di atas. Sebagian hukuman pidana dalam hukum Islam telah dipersoalkan dalam wacana hak asasi manusia internasional. Bannerman, misalnya, telah mencatat bahwa ‘bodoh sekali jika kita menyangkal bahwa di mata Barat zaman sekarang, pemotongan anggota tubuh, eksekusi, pelemparan batu (rajam), dan hukuman-hukuman badan adalah brutal’.168 Dan menurut Mayer, ‘hukum yang menjatuhkan hukuman seperti amputasi, amputasi silang, dan penyaliban akan tampak sekali melanggar Pasal 7 (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik)’.169 Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Sudan dalam Laporan Februari 1994 juga mengkritik penerapan hukuman-hukuman hukum Islam di Sudan sebagai melanggar larangan penghukuman kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat dalam hukum internasional. 164 165 166 167 168 169 Lihat, al-Saleh (c.k. no. 162). Dia berkuasa pada Kekhalifahan Umayyah antara 717-720 M. Lihat, al-Saleh (c.k. no. 162), hal. 72. Ibid. Bannerman, P., Islam in Perspective (1988), hal. 26; lihat juga, Dudley, J., ‘Human Rights Practices in the Arab States: The Modern Impact of Shari’a Values’ (1982) 12 GA Journal of International and Comparative Law, hal. 55, pada 74. Lihat, Mayer, A.E., ‘A Critique of An-Na’im’s Assessment of Islamic Criminal Justice’ dalam Lindholm, T., dan Vogt, K., (ed.), Islamic Law Reform and Human Rights: Challenges and Rejoinders (1993), hal. 37, pada 47. Hukum Internasional Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam 77

اختر الفقرة المستهدفة3

الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات