Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil
dan Politik dalam Sorotan Hukum Islam
mati melalui ketentuan-ketentuan prosedural atau keringanan (procedural and commutative
provisions) yang tersedia dalam Syariat ketimbang pelarangan langsung terhadapnya.
Hukum Islam menuntut syarat-syarat pembuktian yang ketat bagi pelanggaran yang
bisa berujung dengan hukuman mati. Kepatuhan penuh pada syarat-syarat pembuktian
hukum Islam sering kali berakhir, sebagai contoh, dengan pembayaran diat (blood money),
dan hukuman-hukuman takzir (discretionary) untuk pelanggaran-pelanggaran besar lain
sebagai ganti daripada penjatuhan hukuman mati. Dalam perkara pembunuhan, Syariat
memperbolehkan pilihan pembayaran diat oleh pelaku kepada pewaris (keturunan)
korban sebagai ganti daripada hukuman mati. Oleh karena itu, Sudan mengemukakan
dalam pertimbangan laporan berkala keduanya mengenai Kovenan Internasional tentang
Hak-hak Sipil dan Politik bahwa: ‘...Sejak 1973...eksekusi selalu bisa dihindari dalam perkaraperkara yang melibatkan hukuman mati, baik lantaran pengadilan tinggi atau Presiden
tidak mengonirmasi hukuman tersebut ataupun lantaran diat telah dibayarkan sebagai
gantinya’.122 Nabi Muhammad juga diriwayatkan telah menganjurkan penghindaran hukuman mati sebisa mungkin.123
Pembatasan kedua hukuman mati dalam Pasal 6 ialah keharusan tiadanya perampasan
kehidupan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Kovenan, sehingga misalnya
mesti ada jaminan pemeriksaan yang adil,124 mesti tidak ada diskriminasi dalam hukuman
mati125 dan metode eksekusi mesti tidak sampai menjadi penyiksaan atau hukuman yang
kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat.126 Juga, perampasan kehidupan mesti
tidak bertentangan dengan Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan
Genosida,127 sehingga secara yudisial melarang penjatuhan hukuman mati yang mungkin
merupakan kejahatan genosida (sebagaimana yang terjadi dengan pengadilan-pengadilan
Nazi).128
Hukum Islam juga menekankan pada pemeriksaan yang adil, terutama dalam perkaraperkara pelanggaran berat sebagaimana yang akan lebih diuraikan lebih jauh dalam Pasal
14 di bawah. Para ahli hukum Islam klasik berselisih tentang masalah diskriminasi dalam
hukuman mati. Imam Syai’i, Ahmad, Al-Tsawri dan lainnya berpegang pada pendapat
bahwa pelaku kejahatan Muslim tidak bisa dieksekusi karena membunuh non-Muslim.
Pendapat mereka didasarkan pada sebuah Hadis di mana Nabi diriwayatkan bersabda:
‘Seorang Muslim tidak bisa dieksekusi karena non-Muslim’. Imam Malik berpegang pada
pendapat serupa, tapi dengan syarat tambahan bahwa bila pembunuhnya adalah
pengkhianat (brutal) dan melakukannya semata-mata demi merampas harta milik orang
lain (qatl al-ghilah) maka si pelaku Muslim itu bisa dieksekusi.129
122
123
124
125
126
127
128
129
Lihat, Rekaman Ringkas Sidang ke-1628 Komite Hak Asasi Manusia: Sudan; UN Doc. CCPR/C/SR. 1628 2 Oktober 1998, paragraf 15.
Lihat, umpamanya, Al-Zuhayli (c.k. no 78), Vol. 7, hal. 5307.
Menurut Pasal 14 Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik.
Menurut Pasal 2 (1) dan Pasal 26 Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik.
Menurut Pasal 7 Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik.
Pasal 6 (2) dan (3).
Lihat, Nowak (c.k. no. 5), hal. 108 dan 116-117.
Lihat, al-Jaziri (c.k. no. 99), Vol. 5, hal. 244-245 dan Ibn Rusyd Al-Qurtubi (c.k. no. 121), Vol. 2, hal. 399, dan juga Nyazee (c.k. no. 121), hal. 483.
Hukum Internasional Hak Asasi Manusia
dan Hukum Islam
71