paling banyak diadukan oleh masyarakat yaitu sebanyak 108 sengketa, diikuti oleh Pemerintah Daerah sebanyak 73 sengketa, dan BUMN sebanyak 20 sengketa. Berdasarkan jenis hak yang paling banyak diadukan dan disengketakan adalah hak atas kesejahteraan sebanyak 218 sengketa, diikuti hak atas kebebasan pribadi sebanyak 49 sengketa, dan hak atas rasa aman serta hak mengembangkan diri masing-masing sebanyak 7 sengketa. Berikut ini adalah sengketa yang telah diselesaikan dan menghasilkan kesepakatan dan rekomendasi: Sengketa Ketenagakerjaan antara 11 orang pekerja dengan Pihak Manajemen Hotel Four Seasons Jakarta Komnas HAM telah menerima surat pengaduan dari Sekretaris Umum Federasi Serikat Pekerja, mewakili Federasi Serikat Pekerja Mandiri Hotel Four Seasons, atas nama 11 orang pekerja Hotel Four Seasons Jakarta, terkait rencana renovasi hotel secara total, sehingga Hotel Four Seasons Jakarta akan menutup operasional hotel mulai 28 Desember 2014 hingga kurang lebih 3 tahun lamanya. Dengan adanya rencana tersebut, Manajemen Hotel mengambil kebijakan untuk memberikan pesangon sebesar 60 x upah terhadap pekerja yang bersedia di-PHK atau mengundurkan diri. Atas tawaran itu, 11 orang pekerja Hotel Four Seasons Jakarta berkeberatan untuk di-PHK atau mengundurkan diri. Mereka meminta untuk berstatus pekerja tetap di Hotel Four Seasons Jakarta selama renovasi berlangsung dan kembali dipekerjakan pada posisi semula setelah renovasi hotel selesai. Menindaklanjuti pengaduan tersebut, Komnas HAM menyurati Manajemen Hotel dan meminta klarifikasi. Setelah dikeluarkannya surat tersebut, para pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi DKI Jakarta pada 22 Desember 2014. Pada akhirnya perselisihan ketenagakerjaan ini dapat diselesaikan secara musyawarah. Para pihak sepakat untuk mengakhiri hubungan kerja dengan pemberian kompensasi sebesar 60 kali upah kepada 11 orang pekerja, dan ke-11 orang pekerja akan bekerja kembali di Hotel Four Seasons Jakarta setelah renovasi selesai dengan mengikuti prosedur yang berlaku dimana prosedur tersebut berupa formalitas saja. Sengketa Lahan ‘Nepang’ antara Warga Desa Redontena dengan Warga Desa Adobala, Flores Timur Komnas HAM telah menerima pengaduan dari Ikatan Keluarga Wilayah Hinga (IKWH) pada 18 September 2013, terkait konflik tanah ‘Nepang’ antara warga Desa Redontena dengan warga Desa Adobala, Flores Timur. Komnas HAM menindaklanjuti pengaduan tersebut dengan melakukan kunjungan kerja ke Flores Timur pada 20-21 Maret 2014, untuk meninjau obyek sengketa, serta melakukan pertemuan dengan warga Desa Adobala, warga Desa Redontena, dan Pemkab Laporan Tahunan 2015 / Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 113

اختر الفقرة المستهدفة3

الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات