Kementerian ESDM dan MMP membayar biaya perkara Rp17.290.000. Dampak
dari putusan tersebut adalah, terlindunginya kawasan Pulau Bangka yang hanya
seluas 4.433,50 Ha dari ancaman IUP Produksi seluas 2.000 Ha, menyelamatkan
masyarakat di 4 (empat) Desa yang berjumlah sekitar 2.819 jiwa. Selain itu dari
segi ekologis juga wilayah pulau terpencil telah diselamatkan dimana wilayah
tersebut merupakan areal untuk pertanian, kehutanan, nelayan dan kawasan
ekowisata yang lebih luas berdampak pada wilayah Sulawesi Utara sebagai
daerah yang berbasis pada kemaritiman dalam pengembangannya. Aspek lain
yang paling penting adalah terciptanya kerukunan di masyarakat setelah saling bertikai
selama bertahun-tahun dan saling melaporkan ke Kepolisian.
Begitu pula dalam Kasus Ketenagakerjaan, pendapat Komnas HAM kepada Ketua
Pengadilan Negeri Kupang dalam Perkara No.295/Pen/Pid.B/2014 terkait kasus
Rudi Soik memiliki dampak yang luas. Tidak hanya membuka perilaku Aparat
Kepolisian Daerah NTT yang diduga terlibat dalam perdagangan orang (khususnya
para Tenaga Kerja Indonesia) – akan tetapi lebih jauh bahwa perbuatan tersebut
dilakukan dengan sistematis melibatkan perusahaan dan Aparat Pemerintah.
Dampak secara langsung yang diperoleh adalah dibebaskannya 52 Calon TKI dari
praktek perdagangan orang dan perhatian seluruh Pemerintah Pusat, Pemerintah
Daerah dan Polda NTT yang berupaya menjadikan kawasan tersebut sebagai Darurat
Perdagangan Orang sehingga ditangani oleh seluruh stake holders. Dampak
lainnya adalah rencana Dirjen Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Dirjen Binapenta) untuk membentuk Layanan Satu Atap (LSA) Calon
Tenaga Kerja Indonesia, termasuk di Provinsi NTT. Pemberian pendapat di
Pengadilan juga dilakukan terkait terbitnya Peraturan Daerah Kota Depok Nomor
13 Tahun 2013 tentang Bangunan dan Izin Mendirikan Bangunan – dilakukan dalam
rangka menjamin hak untuk memperoleh keadilan dan hak atas kepemilikan bagi
warga di Kota Depok. Jika sebelumnya ada prasyarat bahwa hanya lahan yang
luas minimal 120 M2 yang akan diberikan IMB – maka Komnas HAM menyatakan
kebijakan tersebut diskriminatif dan harus dibatalkan. Pemberian pendapat ini
menjadi kontribusi Komnas HAM yang akan dijadikan dasar oleh pemohon untuk
mengajukan permohonan uji materiil ke Mahkamah Agung.
Sepanjang 2015, mandat pemberian pendapat telah dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh Komnas HAM sebagai langkah besar dalam pemenuhan,
pemajuan dan penegakan HAM di Indonesia. Dari target capaian yang diusulkan
sebanyak 5 opini, pelaksanaan sepanjang 2015 mencapai 11 opini yaitu antara
lain pemberian pendapat dalam hak atas keadilan, hak atas kesejahteraan, hak
atas rasa aman, dan hak atas lingkungan hidup yang sehat dan nyaman, hak atas
kepemilikan, hak atas anak, hak untuk mengembangkan diri, hak untuk
100
Laporan Tahunan 2015 / Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
اختر الفقرة المستهدفة3
الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات