Kementerian ESDM dan MMP membayar biaya perkara Rp17.290.000. Dampak dari putusan tersebut adalah, terlindunginya kawasan Pulau Bangka yang hanya seluas 4.433,50 Ha dari ancaman IUP Produksi seluas 2.000 Ha, menyelamatkan masyarakat di 4 (empat) Desa yang berjumlah sekitar 2.819 jiwa. Selain itu dari segi ekologis juga wilayah pulau terpencil telah diselamatkan dimana wilayah tersebut merupakan areal untuk pertanian, kehutanan, nelayan dan kawasan ekowisata yang lebih luas berdampak pada wilayah Sulawesi Utara sebagai daerah yang berbasis pada kemaritiman dalam pengembangannya. Aspek lain yang paling penting adalah terciptanya kerukunan di masyarakat setelah saling bertikai selama bertahun-tahun dan saling melaporkan ke Kepolisian. Begitu pula dalam Kasus Ketenagakerjaan, pendapat Komnas HAM kepada Ketua Pengadilan Negeri Kupang dalam Perkara No.295/Pen/Pid.B/2014 terkait kasus Rudi Soik memiliki dampak yang luas. Tidak hanya membuka perilaku Aparat Kepolisian Daerah NTT yang diduga terlibat dalam perdagangan orang (khususnya para Tenaga Kerja Indonesia) – akan tetapi lebih jauh bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan sistematis melibatkan perusahaan dan Aparat Pemerintah. Dampak secara langsung yang diperoleh adalah dibebaskannya 52 Calon TKI dari praktek perdagangan orang dan perhatian seluruh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Polda NTT yang berupaya menjadikan kawasan tersebut sebagai Darurat Perdagangan Orang sehingga ditangani oleh seluruh stake holders. Dampak lainnya adalah rencana Dirjen Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Dirjen Binapenta) untuk membentuk Layanan Satu Atap (LSA) Calon Tenaga Kerja Indonesia, termasuk di Provinsi NTT. Pemberian pendapat di Pengadilan juga dilakukan terkait terbitnya Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 13 Tahun 2013 tentang Bangunan dan Izin Mendirikan Bangunan – dilakukan dalam rangka menjamin hak untuk memperoleh keadilan dan hak atas kepemilikan bagi warga di Kota Depok. Jika sebelumnya ada prasyarat bahwa hanya lahan yang luas minimal 120 M2 yang akan diberikan IMB – maka Komnas HAM menyatakan kebijakan tersebut diskriminatif dan harus dibatalkan. Pemberian pendapat ini menjadi kontribusi Komnas HAM yang akan dijadikan dasar oleh pemohon untuk mengajukan permohonan uji materiil ke Mahkamah Agung. Sepanjang 2015, mandat pemberian pendapat telah dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh Komnas HAM sebagai langkah besar dalam pemenuhan, pemajuan dan penegakan HAM di Indonesia. Dari target capaian yang diusulkan sebanyak 5 opini, pelaksanaan sepanjang 2015 mencapai 11 opini yaitu antara lain pemberian pendapat dalam hak atas keadilan, hak atas kesejahteraan, hak atas rasa aman, dan hak atas lingkungan hidup yang sehat dan nyaman, hak atas kepemilikan, hak atas anak, hak untuk mengembangkan diri, hak untuk 100 Laporan Tahunan 2015 / Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

اختر الفقرة المستهدفة3

الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات