memperoleh keadilan dan hak untuk berorganisasi. Dalam tindak lanjutnya,
Komnas HAM berupaya melakukan pemantauan atas hasil pendapat Komnas
HAM dengan melakukan kegiatan yang mendukung kegiatan ini antara lain
monitoring dengan pengadu, koordinasi dengan Badan Peradilan dan melakukan
pantauan implementasi di lapangan.
Pemantauan Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah)
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 telah mengatur dengan tegas pelaksanaan fungsi pemantauan dan penyelidikan melalui ketentuan Pasal 89 ayat
(3). Sementara Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, khususnya Pasal 8, menyatakan “pengawasan
terhadap segala bentuk upaya penghapusan diskriminasi ras dan etnis dilakukan oleh Komnas HAM”. Sementara salah satu prinsip dalam penanganan konflik
sosial menurut UU Nomor 7 Tahun 2012 adalah penghormatan dan penegakan
HAM. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2012 perlu ditegaskan secara khusus dalam kegiatan Pemantauan Pilkada
mengingat potensi terjadinya kekerasan, diskriminasi dan konflik yang berdimensi SARA dalam pemilihan kepala daerah.
Pelaksanaan pemilu/pilkada adalah bagian dari upaya untuk menegakan dan
memajukan HAM, khususnya hak warga negara untuk turut serta dalam pemerintahan. Meskipun Komnas HAM bukan Lembaga Pemantau Pilkada, namun Komnas
HAM berwenang melakukan pemantauan pelaksanaan (penegakan dan pemajuan)
HAM dan pengawasan pelaksaan penghapusan diskriminasi ras dan etnis.
Berdasarkan pertimbangan tersebut, Sidang Paripurna Mei dan Juni 2015
membentuk Tim Pemantauan Pelaksanaan Pilkada Serentak 2015 di bawah
koordinasi Sub-Komisi Pemantauan dan Penyelidikan HAM dengan tujuan:
a. Melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam memantau dan mengawasi penerapan
HAM, khususnya dalam pelaksanaan Pilkada serentak yang menjadi salah satu
pilar penting demokratisasi di Indonesia;
b. Mengumpulkan informasi dan data terkait hak-hak warga Negara untuk
mengikuti Pilkada dalam rangka penghormatan dan penegakan HAM;
c. Memberikan masukan kepada pemerintah, lembaga legislatif dan penyelenggara Pemilu/Pilkada dalam rangka perbaikan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada
yang lebih menghormati HAM.
Laporan Tahunan 2015 / Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
101
اختر الفقرة المستهدفة3
الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات