BUKU SAKU HAM KORPS BRIMOB POLRI 3. Perkap No. 8 Tahun 2013 Tentang Teknis Penanganan Konflik Sosial. 4. Protap No. 1 Tahun 2010 Tentang Penanggulangan Anarki. 5. Perkap No. 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan. 6. Perkap No. 8 Tahun 2010 Tentang Lintas Ganti Huru-Hara. 7. Perkap No. 16 Tahun 2006 Tentang Pengendalian Massa. 8. Perkap No. 6 tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Cara Kerja (SOTK) D. Brimob Polri Dan Tanggung Jawab Negara Negara dalam hukum tata negara Indonesia terdiri dari legislatif sebagai pembuat undang-undang, eksekutif sebagai pelaksana undang-undang atau pemerintah dan yudikatif sebagai pelaksana penegakan hukum atau aparat penegak hukum, yang salah satunya adalah Polri dimana Brimob merupakan bagian di dalamnya. 23

اختر الفقرة المستهدفة3

الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات