BUKU SAKU HAM KORPS BRIMOB POLRI
3. Perkap No. 8 Tahun 2013 Tentang Teknis
Penanganan Konflik Sosial.
4. Protap No. 1 Tahun 2010 Tentang Penanggulangan Anarki.
5. Perkap No. 1 Tahun 2009 Tentang
Penggunaan Kekuatan.
6. Perkap No. 8 Tahun 2010 Tentang Lintas
Ganti Huru-Hara.
7. Perkap No. 16 Tahun 2006 Tentang
Pengendalian Massa.
8. Perkap No. 6 tahun 2017 tentang Struktur
Organisasi dan Tata Cara Kerja (SOTK)
D. Brimob Polri Dan Tanggung Jawab Negara
Negara dalam hukum tata negara
Indonesia terdiri dari legislatif sebagai
pembuat undang-undang, eksekutif sebagai
pelaksana undang-undang atau pemerintah
dan yudikatif sebagai pelaksana penegakan
hukum atau aparat penegak hukum, yang
salah satunya adalah Polri dimana Brimob
merupakan bagian di dalamnya.
23
اختر الفقرة المستهدفة3
الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات