92 • Bahwa pengangkatan tersebut diatur dalam Perwali (terlampir); • Dengan adanya Perwali ini, maka pembiayaan terhadap TKK menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dengan menggunakan APBD bukan dana BOS lagi yang kebutuhannya disesuaikan dengan PAD. Dalam hal ini gaji TKK di Kota Bekasi sekitar Rp. 3,9 Juta; • Dengan adanya Perwali ini maka Kepala Sekolah pada tingkat SD dan SMP tidak diberikan kewenangan untuk mengangkat langsung guru yang dulunya disebut sebagai guru honorer namun harus melalui proses pengajuan kepada Dinas Pendidikan Kota Bekasi; Sedangkan pada TKK non guru honorer juga diperlakukan sama yang didasarkan pada Perwali; • Untuk guru honorer pada tingkat SMA/ SMK menjadi kewenangan Provinsi, namun Pemkot melalui Dinas Pendidikan masih bisa ikut andil dengan memberikan pilihan melalui TKK. digital dan sistem penilaian Si Kerja. Tenaga honorer yang memenuhi syarat untuk diberhentikan akan langsung ditindaklanjuti dan diputus gaji satu bulan setelahnya. Sedangkan pemutusan kontrak secara tertulis dilakukan menjelang pergantian tahun. Bahwa disampaikan, tidak ada toleransi atas pelanggaran yang dilakukan tanpa alasan sah. Sebab, Pemkot Bekasi sudah memenuhi hak para honorer. Gaji yang dibayarkan juga sesuai dengan besaran upah minimum pekerja Kota Bekasi sebesar Rp 3,9 juta. Selain itu disampaikan, tidak ada akan rekrutmen tenaga honorer di seluruh perangkat Pemkot Bekasi. Sebaliknya, kemungkinan pemberhentian sepihak tenaga honorer masih terbuka. Namun, hal tersebut akan dilakukan sesuai peraturan yang telah ditetapkan Pemkot Bekasi. Selain itu dalam pelaksanaannya juga dilakukan penilaian terhadap tenaga honorer yang mengacu pada Peraturan Wali Kota Nomor 42 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembinaan TKK di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, salah satunya mengamanatkan, seorang tenaga honorer dapat diberhentikan secara sepihak jika tidak mengikuti apel pagi sebanyak 16 kali secara kumulatif tanpa alasan yang sah. Pemberhentian sepihak juga dapat dilakukan jika aparat yang bersangkutan bolos kerja selama 12 hari secara kumulatif tanpa alasan sah. Jadi, walaupun dia melanggar aturan tidak secara berturut-turut tetap bisa diberhentikan sepihak. Berdasarkan hasil pemantauan lapangan dapat disimpulkan bahwa permasalahan guru honorer dan non-guru honorer dapat diwujudkan dengan melakukan sinergi antara pihak Pemerintah Daerah dan pemerintah pusat, seperti halnya Pemkot Bekasi, Komnas HAM RI berharap kebijakan yang telah dibuat dapat dijalankan sesuai dengan apa yang tertuang dalam kebijakan. Merujuk pada upaya Pemkot Bekasi terhadap penanganan Guru Honorer maupun pegawai honorer (non guru), Komnas HAM RI mengapresiasi upaya Pemkot Bekasi yang telah menerbitkan Perwali terkait Pengangkatan Tenaga Honorer baik Guru maupun non Guru menjadi Tenaga Kerja Kontrak (TKK) yang nantinya dapat dijadikan modalitas dalam penanganan guru honorer maupun pegawai honorer (non guru) dan pemenuhan HAM. Proses rekrutmen TKK pada dasarnya diserahkan kepada masing-masing instansi. Namun, persetujuan perekrutan disetujui langsung oleh BKPPD dan Wali Kota Bekasi. Oleh sebab itu, penilaian kinerja harian dikontrol langsung oleh BKPPD melalui absen Merujuk permasalahan guru honorer dan non-guru honorer, tim akan melakukan pertemuan bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, dan Badan Kepe- www.ko mn a sh a m.g o .id

اختر الفقرة المستهدفة3

الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات