108
•
•
Analisis tabulasi silang (cross‐tab analysis)
adalah tabel yang menggambarkan hubungan dua atau lebih variabel;
Analisis kesenjangan (gap analysis) adalah
analisis mengenai kesenjangan antara harapan pengguna layanan dengan kinerja
pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan yang bersangkutan , dan Imptance
and Performance Analysis (IPA) adalah
mengukur hubungan antara persepsi konsumen dengan prioritas peningkatan kualitas produk/jasa (Brandt, 2000 dan Latu,
2000).
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Komnas
HAM RI pada tahun 2019 secara nasional adalah sebesar 8,29 dalam skala pengukuran 10.
Jika dikonversi ke dalam skala pengukuran 100,
maka didapat angka 82,9. Merujuk pada PermenpanRB Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, terdapat kolom yang berisikan Nilai Persepsi, Nilai
Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan, dan Kinerja Unit Pelayanan. Dijelaskan
dalam kolom bahwa predikat kinerja unit pelayanan terbagi menjadi 4 (empat), mulai dari
yang paling rendah yaitu ‘Tidak Baik’ yang disimbolkan dengan nilai D atau rentang Nilai In-
terval Konversi 25,00 – 64,99, predikat ‘Kurang
Baik’ dengan rentang Nilai Interval Konversi
65,00 – 76,70, predikat ‘Baik’ dengan rentang
Nilai Interval Konversi 76,61 – 88,30, hingga
predikat paling tinggi yaitu ‘Sangat Baik’ yang
disimbolkan dengan nilai A dengan rentang Nilai
Interval Konversi 88,31 – 100,00. Oleh karena
itu dapat disimpulkan pelayanan Komnas HAM
RI secara nasional masuk ke dalam kategori
“Baik”. Hal ini adalah sebuah pencapaian yang
baik sehingga harus dipertahankan dan ditingkatkan untuk ke depannya.
Nilai Indeks Presepsi Anti Korupsi Komnas HAM
RI secara nasional mencapai angka 9,35 pada
skala penghitungan 10 dan jika dikonversi ke
dalam skala penghitungan 100 maka didapatkan hasil 93,5. Hal ini harus dipertahankan dikarenakan angka ini sudah dapat dikategorikan
bahwa perilaku anti korupsi sangat diterapkan
dalam pelayanan di seluruh wilayah pelayanan
Komnas HAM, baik di Kantor Pusat Jakarta maupun di 4 (empat) kantor perwakilan yang menjadi lokasi pengambilan data survei kepuasan
masyarakat tahun 2019. Hal ini harus dipertahankan sebagai bentuk pertanggungjawaban
atas layanan yang bersih dan jauh dari segala
bentuk korupsi oleh Komnas HAM RI kepada
masyarakat.
4.2.4 Peningkatan Kinerja Pengawasan
Hasil Reviu Laporan Pengawasan. Sebanyak 25
Laporan Pengawasan atas reviu Pengelolan Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa/
PABJ menghasilkan 4 laporan, reviu Laporan Keuangan menghasilkan 3 laporan, reviu
Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah
menhasilkan 1 laporan, reviu Pendapatan
Negara Bukan Pajak/PNBP menghasilkan 1
laporan, evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan/SAKIP menghasilkan 1 laporan, pendampingan Badan Pemeriksa Keuangan Repuplik Indonesia/BPK
RI menghasilkan 1 laporan, pendampingan
sensus Barang Milik Negara/BMN menghasilkan 1 laporan, reviu Rencana Kerja dan Ang-
garan Kementerian Negara/Lembaga atau
RKAKL TA 2020 menghasilkan 1 laporan, pemantauan tindak lanjut BPK RI semester I 2019
menghasilkan 1 laporan, audit Kantor Perwakilan Komnas HAM menghasilkan 4 laporan,
reviu Belanja Pegawai menghasilkan 1 laporan,
reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara/RKBMN menghasilkan 1 laporan, reviu revaluasi aset menghasilkan 1 laporan, audit kantor
pusat Komnas HAM menghasilkan 2 laporan,
penyusunan Kapabilitas Aparat Pengawasan
Intern Pemerintah/Internal Audit Capability
Models/ IACM menghasilkan 1 laporan, dan
penyusunan konsep Sistem Pengendalian Intern Pemerintah/SPIP menghasilkan 1 laporan.
www.ko mn a sh a m.g o .id
اختر الفقرة المستهدفة3
الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات