108 • • Analisis tabulasi silang (cross‐tab analysis) adalah tabel yang menggambarkan hubungan dua atau lebih variabel; Analisis kesenjangan (gap analysis) adalah analisis mengenai kesenjangan antara harapan pengguna layanan dengan kinerja pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan yang bersangkutan , dan Imptance and Performance Analysis (IPA) adalah mengukur hubungan antara persepsi konsumen dengan prioritas peningkatan kualitas produk/jasa (Brandt, 2000 dan Latu, 2000). Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Komnas HAM RI pada tahun 2019 secara nasional adalah sebesar 8,29 dalam skala pengukuran 10. Jika dikonversi ke dalam skala pengukuran 100, maka didapat angka 82,9. Merujuk pada PermenpanRB Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, terdapat kolom yang berisikan Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan, dan Kinerja Unit Pelayanan. Dijelaskan dalam kolom bahwa predikat kinerja unit pelayanan terbagi menjadi 4 (empat), mulai dari yang paling rendah yaitu ‘Tidak Baik’ yang disimbolkan dengan nilai D atau rentang Nilai In- terval Konversi 25,00 – 64,99, predikat ‘Kurang Baik’ dengan rentang Nilai Interval Konversi 65,00 – 76,70, predikat ‘Baik’ dengan rentang Nilai Interval Konversi 76,61 – 88,30, hingga predikat paling tinggi yaitu ‘Sangat Baik’ yang disimbolkan dengan nilai A dengan rentang Nilai Interval Konversi 88,31 – 100,00. Oleh karena itu dapat disimpulkan pelayanan Komnas HAM RI secara nasional masuk ke dalam kategori “Baik”. Hal ini adalah sebuah pencapaian yang baik sehingga harus dipertahankan dan ditingkatkan untuk ke depannya. Nilai Indeks Presepsi Anti Korupsi Komnas HAM RI secara nasional mencapai angka 9,35 pada skala penghitungan 10 dan jika dikonversi ke dalam skala penghitungan 100 maka didapatkan hasil 93,5. Hal ini harus dipertahankan dikarenakan angka ini sudah dapat dikategorikan bahwa perilaku anti korupsi sangat diterapkan dalam pelayanan di seluruh wilayah pelayanan Komnas HAM, baik di Kantor Pusat Jakarta maupun di 4 (empat) kantor perwakilan yang menjadi lokasi pengambilan data survei kepuasan masyarakat tahun 2019. Hal ini harus dipertahankan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas layanan yang bersih dan jauh dari segala bentuk korupsi oleh Komnas HAM RI kepada masyarakat. 4.2.4 Peningkatan Kinerja Pengawasan Hasil Reviu Laporan Pengawasan. Sebanyak 25 Laporan Pengawasan atas reviu Pengelolan Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa/ PABJ menghasilkan 4 laporan, reviu Laporan Keuangan menghasilkan 3 laporan, reviu Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah menhasilkan 1 laporan, reviu Pendapatan Negara Bukan Pajak/PNBP menghasilkan 1 laporan, evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan/SAKIP menghasilkan 1 laporan, pendampingan Badan Pemeriksa Keuangan Repuplik Indonesia/BPK RI menghasilkan 1 laporan, pendampingan sensus Barang Milik Negara/BMN menghasilkan 1 laporan, reviu Rencana Kerja dan Ang- garan Kementerian Negara/Lembaga atau RKAKL TA 2020 menghasilkan 1 laporan, pemantauan tindak lanjut BPK RI semester I 2019 menghasilkan 1 laporan, audit Kantor Perwakilan Komnas HAM menghasilkan 4 laporan, reviu Belanja Pegawai menghasilkan 1 laporan, reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara/RKBMN menghasilkan 1 laporan, reviu revaluasi aset menghasilkan 1 laporan, audit kantor pusat Komnas HAM menghasilkan 2 laporan, penyusunan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah/Internal Audit Capability Models/ IACM menghasilkan 1 laporan, dan penyusunan konsep Sistem Pengendalian Intern Pemerintah/SPIP menghasilkan 1 laporan. www.ko mn a sh a m.g o .id

اختر الفقرة المستهدفة3

الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات