MENAKAR KEBERPIHAKAN LEGISLATIF sedikit lebih aman dari kemungkinan tindak manipulasi suara akibat penunjukkan petugas KPPS sebagai pendamping. Dalam wawancara dengan peneliti 24 Maret 2008 di Makassar, Yehezkiel Parudani (Tokoh Intelektual Tuna netra Sulsel) menerangkan bahwa memang tidak ada jaminan pendamping non petugas KPPS bersih sepenuhnya dari kemungkinan tindak manipulasi suara. Tapi dibanding dengan pendamping dari unsur keluarga pemilih yang sudah barang tentu mempunyai hubungan emosional dengan pemilih, potensi manipulasi, eksploitasi dan lain-lain lebih terasa pada pendamping dari petugas KPPS. Karena tidak punya hubungan emosional serta didorong keinginan untuk mempercepat proses pemilihan di TPS, oknum petugas KPPS dimaksud sering tidak mau direpotkan sehingga mengambil jalan pintas dengan mencobloskan sendiri jatah pemilih PD tertentu tanpa ada konsultasi sebelumnya dengan pemilih. Oknum petugas dimaksud cukup memberi tahu pemilih PD agar tidak perlu repot-repot datang ke TPS karena suaranya sudah disalurkan. Pemilih PD pun ada yang merasa lega karena tidak bersusah payah datang ke TPS yang kemungkinan berjarak cukup jauh dari tempat tinggalnya, ada juga yang merasa kecewa/tidak puas karena oknum petugas langsung melakukan pencoblosan tanpa konsultasi mengenai pilihan orang yang dicobloskan. Karena yang dipentingkan adalah mencoblos soal siapa yang dicoblos, tidak penting menurut oknum petugas dimaksud. Hal ini banyak terjadi pada TPS-TPS yang ada di daerah pelosok. Oknum petugas KPPS di wilayah seperti ini, biasanya tidak terlalu tunduk pada prosedur, yang penting hajatan pemungutan suara berlangsung yang ditandai dengan adanya pencoblosan. Soal pilihan tidak sah dan seterusnya, kadang-kadang diabaikan apalagi mekanisme bantuan bagi pemilih PD yang tidak terlalu dipahami, maka oknum petugas tidak mau ambil pusing sehingga terjadilah cara-cara pemungutan suara yang tidak sesuai dengan harapan pemilih dan UU. Hal lain yang dianggap sebagai kemajuan penting bagi pengaturan hak politik PD dalam UU No. 10 Tahun 2008, tertuang pada bagian penjelasan Pasal 142 ayat 2 dengan rumusan: Yang dimaksud dengan “dukungan perlengkapan pemungutan suara lainnya” meliputi sampul kertas, tanda pengenal KPPS/KPPSLN, tanda pengenal petugas keamanan TPS/TPSLN, tanda pengenal saksi, karet pengikat suara, lem/perekat, kantong plastik, ballpoint, gembok, spidol, formulir untuk berita acara dan sertifikat, dan alat bantu tunanetra. Jika dikaji secara mendalam ketentuan pada bagian penjelasan Pasal 142 ayat 2 khususnya pada frase “alat bantu tuna netra” sedikit kontradiktif dengan pengaturan dalam Pasal 156 dan 164. Sebab dalam kedua pasal tersebut terakhir, ditentukan model pemungutan suara bagi pemilih PD khususnya tuna netra adalah mencoblos dengan dibantu oleh orang lain yang ditentukan sendiri 147

اختر الفقرة المستهدفة3

الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات