MENAKAR KEBERPIHAKAN LEGISLATIF
sedikit lebih aman dari kemungkinan tindak manipulasi suara akibat penunjukkan
petugas KPPS sebagai pendamping.
Dalam wawancara dengan peneliti 24 Maret 2008 di Makassar, Yehezkiel
Parudani (Tokoh Intelektual Tuna netra Sulsel) menerangkan bahwa memang
tidak ada jaminan pendamping non petugas KPPS bersih sepenuhnya dari
kemungkinan tindak manipulasi suara. Tapi dibanding dengan pendamping
dari unsur keluarga pemilih yang sudah barang tentu mempunyai hubungan
emosional dengan pemilih, potensi manipulasi, eksploitasi dan lain-lain lebih
terasa pada pendamping dari petugas KPPS. Karena tidak punya hubungan
emosional serta didorong keinginan untuk mempercepat proses pemilihan di
TPS, oknum petugas KPPS dimaksud sering tidak mau direpotkan sehingga
mengambil jalan pintas dengan mencobloskan sendiri jatah pemilih PD tertentu
tanpa ada konsultasi sebelumnya dengan pemilih. Oknum petugas dimaksud
cukup memberi tahu pemilih PD agar tidak perlu repot-repot datang ke
TPS karena suaranya sudah disalurkan. Pemilih PD pun ada yang merasa lega
karena tidak bersusah payah datang ke TPS yang kemungkinan berjarak cukup
jauh dari tempat tinggalnya, ada juga yang merasa kecewa/tidak puas karena
oknum petugas langsung melakukan pencoblosan tanpa konsultasi mengenai
pilihan orang yang dicobloskan. Karena yang dipentingkan adalah mencoblos soal
siapa yang dicoblos, tidak penting menurut oknum petugas dimaksud.
Hal ini banyak terjadi pada TPS-TPS yang ada di daerah pelosok. Oknum
petugas KPPS di wilayah seperti ini, biasanya tidak terlalu tunduk pada prosedur,
yang penting hajatan pemungutan suara berlangsung yang ditandai dengan
adanya pencoblosan. Soal pilihan tidak sah dan seterusnya, kadang-kadang
diabaikan apalagi mekanisme bantuan bagi pemilih PD yang tidak terlalu dipahami,
maka oknum petugas tidak mau ambil pusing sehingga terjadilah cara-cara
pemungutan suara yang tidak sesuai dengan harapan pemilih dan UU.
Hal lain yang dianggap sebagai kemajuan penting bagi pengaturan hak
politik PD dalam UU No. 10 Tahun 2008, tertuang pada bagian penjelasan
Pasal 142 ayat 2 dengan rumusan:
Yang dimaksud dengan “dukungan perlengkapan pemungutan suara
lainnya” meliputi sampul kertas, tanda pengenal KPPS/KPPSLN, tanda
pengenal petugas keamanan TPS/TPSLN, tanda pengenal saksi, karet
pengikat suara, lem/perekat, kantong plastik, ballpoint, gembok, spidol,
formulir untuk berita acara dan sertifikat, dan alat bantu tunanetra.
Jika dikaji secara mendalam ketentuan pada bagian penjelasan Pasal 142
ayat 2 khususnya pada frase “alat bantu tuna netra” sedikit kontradiktif dengan
pengaturan dalam Pasal 156 dan 164. Sebab dalam kedua pasal tersebut terakhir,
ditentukan model pemungutan suara bagi pemilih PD khususnya tuna netra
adalah mencoblos dengan dibantu oleh orang lain yang ditentukan sendiri
147
اختر الفقرة المستهدفة3
الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات