MARJINALISASI HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS
(a) warga negara Republik Indonesia yang berumur 21 (dua puluh satu)
tahun atau lebih;
(b) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
(c) berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
(d) cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam Bahasa Indonesia;
(e) berpendidikan serendah-rendahnya SLTA atau sederajat;
(f)
setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17
Agustus 1945;
(g) bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia,
termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat
langsung ataupun tak langsung dalam G30S/PKI, atau organisasi
terlarang lainnya;
(h) tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
(i)
tidak sedang menjalani pidana penjara berdasarkan putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena
melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5
(lima) tahun atau lebih;
(j)
sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan
dari dokter yang berkompeten; dan
(k) terdaftar sebagai pemilih.”
Pada bagian penjelasan pasal ini antara lain disebutkan :
“Persyaratan sebagaimana tercantum dalam Pasal 60 huruf d tidak
dimaksudkan untuk membatasi hak politik warga negara penyandang
disabilitas yang memiliki kemampuan untuk melakukan tugasnya sebagai
anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota”.
Pasal 60 huruf j :
“Penentuan sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan hasil
pemeriksaan menyeluruh”.
Apakah rumusan yang tertuang dalam Pasal 60 khususnya pada
huruf d dan j serta penjelasannya masing-masing, dapat berarti legislatif telah membangun paradigma perlakuan yang memenuhi unsur
penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak kepada para PD?
138
اختر الفقرة المستهدفة3
الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات