MENAKAR KEBERPIHAKAN LEGISLATIF Ini berarti legislatif yang mengesahkan UU tersebut masih mempunyai semangat yang tidak berbeda dengan kalangan legislatif periode sebelumnya yang menjunjung prinsip keadilan dan kesamaan sebagai asas yang sangat lekat dengan kaum PD. 2. Ketentuan yang tertuang pada Pasal 26 huruf b UU No. 12 Tahun 2003, mengenai penetapan standarisasi serta kebutuhan barang dan jasa yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan peraturan perundang-undangan, malah tidak diatur sebagai kewajiban KPU menurut UU No. 22 Tahun 2007. Ketentuan tersebut beralih menjadi tugas dan wewenang KPU sebagaimana yang tertuang pada Pasal 8 ayat 1 huruf n untuk Pemilu anggota legislatif dan Pasal 8 ayat 2 huruf i untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Ini berarti kalangan legislatif yang mengesahkan UU tersebut, mengalami perubahan pola berpikir di mana penentuan standar penyelenggaraan Pemilu yang sebelumnya merupakan kewajiban KPU, kini berkedudukan sebagai tugas dan wewenang KPU. Salah satu konsekuensi logis dari perubahan itu adalah pada soal tuntutan. Di mana hal yang termasuk kewajiban, tentu secara teknis yuridis bersifat keharusan sehingga pelanggaran terhadap hal tersebut akan setimpal dengan tuntutan kalau bukan penghukuman/sanksi. Adapun mengenai kedudukan, tugas dan wewenang, tidaklah bersifat keharusan, tapi merupakan hak yang perlu dilaksanakan atau dapat juga disebut sebagai rangkaian pilihan bagi pemegang kekuasaan untuk melaksanakan tugasnya. Jadi kalangan legislatif yang mengesahkan UU tersebut khususnya mengenai penentuan standar penyelenggaraan Pemilu yang semula merupakan kewajiban kini hanya menjadi tugas dan wewenang KPU. Hal ini mencerminkan bahwa sikap legislatif pada masa ini, lebih melentur dari pada kalangan legislatif sebelumnya. Dalam hal peralihan kewajiban menjadi wewenang dari sudut kepentingan PD, secara filosofis juga sedikit mengalami kemunduran karena siapapun termasuk PD kurang begitu tersedia dalil untuk menuntut KPU yang lalai melakukan standarisasi terhadap elemen-elemen penyelenggaraan Pemilu. Sebab bagaimanapun setiap wewenang hanya dapat dituntut jika disalahgunakan sehingga wewenang yang tidak dilaksanakan, tentulah tidak termasuk objek yang dapat dituntut. Adapun pengaturan mengenai hal ini dalam UU No. 3 Tahun 1999 maupun UU tentang Pemilu yang berlaku sebelumnya yaitu UU No. 1 1985, UU No.2 Tahun 1980, UU No.4 Tahun 1975, UU No. 15 Tahun 1969 maupun UU No. 7 Tahun 1953, kesemuanya tidak ditemukan aturan secara eksplisit mengenai kewajiban KPU atau yang serupa dengan itu sebagaimana yang tertuang pada Pasal 26 UU No. 12 Tahun 2003 dan UU No. 22 Tahun 2007. Dalam UU No. 3 Tahun 1999 dan UU No. 15 Tahun 1969 hanya 131

اختر الفقرة المستهدفة3

الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات