MARJINALISASI HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS
diskriminatif KPU terhadap pemilih PD banyak juga terjadi pada penetapan
standarisasi logistik Pemilu. Dalam Pemilu 2004 penetapan standar logistik
Pemilu sama sekali tidak mencakup standar logistik yang diperlukan oleh
pemilih PD dalam penyelenggaraan Pemilu.
Pengaturan mengenai kewajiban KPU sebagaimana terurai di atas,
ternyata tidak ada dalam UU No. 10/2008 ini terjadi karena UU tersebut
memang didesain semata-mata hanya mengatur mengenai penyelenggaraan
Pemilu sedangkan pengaturan mengenai KPU sebagai penyelenggara
Pemilu, diatur dalam UU tersendiri yaitu UU No. 22 Tahun 2007. Dalam
Pasal 8 ayat 4 UU tersebut dirumuskan:
KPU dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan
Wakil Presiden, dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
berkewajiban:
a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu secara tepat
waktu;
b. memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon secara adil dan
setara;
c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada
masyarakat;
d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan
peraturan perundang-undangan
e. memelihara arsip dan dokumen Pemilu serta mengelola barang inventaris
KPU berdasarkan peraturan perundang undangan;
f. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan
g.
h.
i.
Pemilu kepada presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat serta
menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU dan ditandatangani
oleh ketua dan angota KPU;
menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemilu kepada presiden dan
Dewan Perwakilan Rakyat serta menyampaikan tembusannya kepada
Bawaslu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengucapan sumpah/
janji pejabat, dan
melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundangundangan.
Memperhatikan kutipan peraturan tersebut di atas, rupanya tidak
banyak yang berubah kecuali beberapa hal yaitu :
1. Materi yang tertuang pada Pasal 26 huruf a UU No. 12 Tahun 2003,
bergeser ke huruf b Pasal 8 ayat 4 UU No. 22 Tahun 2007. Namun
substansi dasar yang diatur dalam ketentuan ini, masih tetap sama yaitu
KPU wajib memperlakukan secara adil dan setara pada peserta Pemilu.
130
اختر الفقرة المستهدفة3
الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات