MARJINALISASI HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS
beberapa Pasal dalam UU No. 2 Tahun 1980 tentang “Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang pemilihan umum anggotaanggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan rakyat sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975”.
Hal serupa juga terjadi dalam UU No. 2 Tahun 1980 maupun UU No.
4 Tahun 1975. Kedua UU penyelenggaraan Pemilu tersebut hanya memuat
beberapa pasal yang dipandang perlu untuk diubah dan hasil perubahan
dimaksud, kebetulan tidak ada yang terkait langsung dengan persoalan asas
penyelenggaraan Pemilu sebagaimana ditegaskan sendiri dalam penjelasan
umum kedua UU tersebut bahwa: “Perubahan yang diatur dalam UU ini,
tidaklah bersifat fundamental yang berarti tidak mengubah dasar fikiran,
tujuan, asas serta sistem Pemilihan Umum”.
Meski demikian legislatif pada masa ini, masih memiliki sumbangan
dalam hal pengaturan penyelenggaraan Pemilu. Mengingat MPR dalam
struktur kenegaraan Indonesia berkedudukan sebagai badan legislatif
dalam konsep trias politica, maka itu berarti semua produk MPR berupa
ketetapan-ketetapan dimana ketika UUD 1945 belum diamandemen, juga
berkedudukan sebagai salah satu pembentuk peraturan perundang-undangan
negara (Tap MPRS No.XX/MPRS/1966 tentang Tata Urutan Peraturan
Perundang-undangan).
Dalam hal ini setidaknya ada lima Tap MPR mengenai
penyelenggaraan Pemilu yang dihasilkan sebelum dan setelah UU No. 15
Tahun 1969. Tap MPR dimaksud adalah Tap MPRS No. XI/MPRS/1966, Tap
MPRS No. XII/MPRS/1968, Tap MPR No.VIII/MPR/1973, Tap MPR No. VII/
MPR/1978 dan Tap MPR No. III/MPR/1983. Dalam ketetapan-ketetapan
tersebut diisyaratkan asas penyelenggaraan Pemilu masih bersandarkan
pada asas luber. Jadi pada masa ini, asas jurdil belum diadopsi.
Adapun asas penyelenggaraan Pemilu dalam UU No. 15 Tahun 1969
sebagai UU pertama yang mengatur tentang penyelenggaraan Pemilu sejak
UUD 1945 dinyatakan kembali berlaku berdasarkan dekrit presiden 5 Juli
1969, secara subtansial juga mengadopsi asas luber tanpa jurdil. Pengaturan
asas tersebut secara eksplisit tertuang pada penjelasan umum UU No. 15
Tahun 1969. Sedangkan asas penyelenggaraan Pemilu yang tercantum pada
batang tubuh khususnya Pasal 3 UU No. 15 tahun 1969, justru menyebutkan
adanya kalimat tambahan dari asas luber yaitu :
“Perencanaan, penyelenggaraan dan pelaksanaan pemilihan umum di
dasarkan atas asas-asas demokrasi yang dijiwai semangat Pancasila/
Undang – undang dasar 1945”
Rumusan Pasal 3 UU No. 15 Tahun 1969 tentang asas
penyelenggaraan Pemilu tersebut di atas yang hanya berintikan pada
asas-asas demokrasi, tidak lain merupakan refleksi tata kehidupan politik
126
اختر الفقرة المستهدفة3
الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات