daya HAM secara nasional untuk pen-
Kekerasan Seksual (TPKS) memberikan
ingkatan kesadaran hak asasi manusia
kepastian hukum untuk penanganan
aparatur negara dan masyarakat. Pada
kekerasan seksual yang berorientasi
masa mendatang patform ini dihara-
untuk melindungi korban dan keadilan
pkan akan menjadi ruang interaksi
bagi korban kekerasan seksual.
publik. Pusat data yang dikontrol 100%
oleh Komnas HAM ini nantinya men-
f. Kesejahteraan Sosial dalam Perspektif
jadi 100% dikontrol publik sehingga
Hak Asasi Manusia
memudahkan kerja Komnas HAM yang
Perhatian Komnas HAM RI juga di-
memiliki SDM terbatas.
arahkan pada upaya meletakkan isu
kesejahteraan sosial dalam perspek-
Respons Komnas HAM RI atas ge-
tif hak asasi manusia. Seringkali
jala disrupsi teknologi terlihat pada
ini diidentikkan dengan hak ekonomi
saat Talkshow Kick Off “Jurnalisme di
sosial dan budaya sebagai hak atas
Bawah Pengepungan Digital Siege”
kondisi sosial dan ekonomi dasar yang
tertanggal 9 Desember 2022. Komnas
diperlukan untuk menjalani kehidupan
HAM RI menyampaikan bahwa ke-
yang bermartabat dan bebas. Hak-hak
bebasan berekspresi, termasuk di da-
ekonomi, sosial dan budaya berkait-
lamnya kebebasan pers merupakan
an dengan pekerjaan dan hak pekerja
salah satu hak yang penting dan men-
jaminan sosial kesehatan pendidikan
dukung hak-hak lain, seperti hak atas
pangan air perumahan lingkungan
privasi dan non-diskriminasi. Disrup-
yang sehat dan budaya. Dalam im-
si teknologi digital merupakan paradoks karena memberikan peluang baru
plementasinya, dikenal konsep progressive realization bahwa pemerintah
sekaligus berpotensi menjadi ancaman
memiliki kewajiban untuk mengambil
yang terlihat melalui gejala disinforma-
langkah-langkah yang tepat menuju
si. Selain itu, orientasi profit seringkali
realisasi pemenuhan hak ekonomi so-
menjadi penyebab penurunan kualitas
sial dan budaya secara maksimal ber-
berita sehingga mengancam integritas
dasarkan pada tipe sumber daya yang
media.
tersedia. Hal ini disampaikan Komnas
isu
HAM RI pada Seminar HAM dan Kesee. Penghapusan Kekerasan Seksual
jahteraan Sosial yang diselenggarakan
Penanganan kekerasan seksual terha-
Program Studi Pascasarjana Departe-
dap perempuan juga menjadi perha-
men Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI
tian Komnas HAM RI. Pada saat semi-
pada 25 November 2022.
nar yang diselenggarakan PW Fatayat
NU Provinsi Lampung pada 5 Desember 2022. Komnas HAM RI menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana
Cap ai an, Tantangan & Opt imisme Me lan jut kan Lan gkah dalam Pe majuan dan Pe n e gaka n H A M
77