Standar Norma dan Pengaturan Nomor 14
tentang Hak Atas Pekerjaan Yang Layak
Prinsip Limburg tentang Penerapan Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan
Budaya);
vii. Johannesburg Principles on National Security, Freedom of Expression
and acces to Information 1996 (Prinsip-prinsip Johannesburg tentang
Keamanan Nasional, Kebebasan Berekspresi dan Akses Informasi);
viii. Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the
United Nations ‘Protect, Respect and Remedy’ Framework, 2011 (Prinsipprinsip Panduan tentang Bisnis dan HAM: Menerapkan Kerangka Kerja
PBB „Melindungi, Menghormati, dan Memulihkan‟).
f. Sumber hukum nasional
i. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya
Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 Dari
Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1951 Nomor 4);
ii. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja,
(Lembaran Negara Dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 1972)
iii. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor
Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1981 Nomor 39);
iv. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat
Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989);
v. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
vi. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);
vii. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana
Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4720);
viii. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558); ;
ix. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5882);
x. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja
Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6141);
xi. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan
Anak Pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan (Lembaran Negara
10
اختر الفقرة المستهدفة3
الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات