Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
2014
Beberapa contoh pemantauan lapangan yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:
1. Pemantauan dugaan pelanggaran hak untuk berkumpul dan berpendapat dalam
kasus pembubaran pertemuan eks tahanan politik/ keluarga korban 1965
Kontras dan keluarga korban 1965 mengadukan kejadian pembubaran pertemuan
silaturahmi yang diikuti oleh sekitar 15 orang eks tapol dan keluarga korban peristiwa
1965 pada 15 Februari 2014 di Semarang. Berdasarkan pemantauan pada 24 s.d. 25
Februari 2014, ditemukan bahwa pada peristiwa tersebut patut diduga pihak Kepolisian
telah melakukan pembiaran terhadap tindakan pembubaran oleh organisasi massa
kendati mereka telah menerima informasi adanya pertemuan tersebut sejak dua hari
sebelum kejadian. Polisi juga dinilai telah gagal melakukan perlindungan terhadap
pemenuhan hak korban. Pasal 24 ayat (1) UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM
menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk berkumpul dan menyatakan pendapat
secara merdeka. Sementara Pasal 30 UU yang sama menyatakan bahwa setiap orang
berhak atas rasa aman.
Sebagai rekomendasi, Komnas HAM meminta kepada Kapolda Jawa Tengah untuk
melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pembiaran yang dilakukan oleh Kapolrestabes
Semarang atau pejabat di bawahnya; menyelidiki anggota ormas yang melakukan
pembubaran pertemuan; dan menjamin kebebasan berkumpul, berpendapat, dan rasa
aman setiap orang tanpa terkecuali.
2. Pemantauan dugaan pelanggaran HAM terkait dugaan kekerasan oleh Polres
Manggarai dalam konflik masyarakat adat Gendang Tumbak dengan PT. Aditya
Bumi Pertambangan di Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi NTT
Pater Simon (JPIC) dan Sdr. Wilibrodus Iskandar dari Forum Masyarakat Adat Gendang
Tumbak mengadukan perilaku dan tindakan anggota Polsek Dampek Polres Manggarai
Bripka YN dan Bripka LP yang menakuti-nakuti dan mengintimidasi masyarakat adat
Gendang Tumbak Kampung Tumbak Desa Satar Punda Kecamatan Lamba Leda
Kabupaten Manggarai Timur yang menolak kehadiran PT. Aditya Bumi Pertambangan.
Pada 15 s.d.19 September 2014, telah dilakukan pemantauan dan dapat disimpulkan
bahwa patut diduga telah terjadi pelanggaran hak atas tanah ulayat; hak setiap orang atas
rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman dan/atau ketakutan untuk
berbuat atau tidak berbuat. Selain itu patut diduga telah terjadi pelanggaran hak atas
informasi karena baru pada 2008, masyarakat adat Gendang Tumbak mengetahui
adanya kegiatan PT. Aditya Bumi Pertambangan.
Komnas HAM juga menilai telah terjadi pelanggaran hak untuk memperoleh keadilan,
pasalnya Polres Manggarai telah menerjunkan sebanyak 20 personil dengan membawa
senjata laras panjang jenis Sabhara V.2 sebanyak 5 buah dan gas air mata sebanyak 8
buah untuk menghadapi aksi diam dan doa oleh 35 orang. Tindakan Kepolisian ini juga
dianggap telah melanggar prinsip-prinsip yang diatur di dalam Perkap No.1/2009 tentang
Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian. Selain itu, tindakan intimidasi
terhadap masyarakat pada 11 s.d. 13 September 2014 di Lingko Roga dinilai telah
melanggar Pasal 13 ayat (1) Perkap No. 8/2009 yang menyebutkan bahwa dalam
melaksanakan kegiatan penyelidikan, setiap petugas Polri dilarang melakukan intimidasi,
76
Laporan Tahunan Komnas HAM 2014
اختر الفقرة المستهدفة3
الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات