Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 2014 Beberapa contoh pemantauan lapangan yang telah dilakukan adalah sebagai berikut: 1. Pemantauan dugaan pelanggaran hak untuk berkumpul dan berpendapat dalam kasus pembubaran pertemuan eks tahanan politik/ keluarga korban 1965 Kontras dan keluarga korban 1965 mengadukan kejadian pembubaran pertemuan silaturahmi yang diikuti oleh sekitar 15 orang eks tapol dan keluarga korban peristiwa 1965 pada 15 Februari 2014 di Semarang. Berdasarkan pemantauan pada 24 s.d. 25 Februari 2014, ditemukan bahwa pada peristiwa tersebut patut diduga pihak Kepolisian telah melakukan pembiaran terhadap tindakan pembubaran oleh organisasi massa kendati mereka telah menerima informasi adanya pertemuan tersebut sejak dua hari sebelum kejadian. Polisi juga dinilai telah gagal melakukan perlindungan terhadap pemenuhan hak korban. Pasal 24 ayat (1) UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk berkumpul dan menyatakan pendapat secara merdeka. Sementara Pasal 30 UU yang sama menyatakan bahwa setiap orang berhak atas rasa aman. Sebagai rekomendasi, Komnas HAM meminta kepada Kapolda Jawa Tengah untuk melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pembiaran yang dilakukan oleh Kapolrestabes Semarang atau pejabat di bawahnya; menyelidiki anggota ormas yang melakukan pembubaran pertemuan; dan menjamin kebebasan berkumpul, berpendapat, dan rasa aman setiap orang tanpa terkecuali. 2. Pemantauan dugaan pelanggaran HAM terkait dugaan kekerasan oleh Polres Manggarai dalam konflik masyarakat adat Gendang Tumbak dengan PT. Aditya Bumi Pertambangan di Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi NTT Pater Simon (JPIC) dan Sdr. Wilibrodus Iskandar dari Forum Masyarakat Adat Gendang Tumbak mengadukan perilaku dan tindakan anggota Polsek Dampek Polres Manggarai Bripka YN dan Bripka LP yang menakuti-nakuti dan mengintimidasi masyarakat adat Gendang Tumbak Kampung Tumbak Desa Satar Punda Kecamatan Lamba Leda Kabupaten Manggarai Timur yang menolak kehadiran PT. Aditya Bumi Pertambangan. Pada 15 s.d.19 September 2014, telah dilakukan pemantauan dan dapat disimpulkan bahwa patut diduga telah terjadi pelanggaran hak atas tanah ulayat; hak setiap orang atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman dan/atau ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat. Selain itu patut diduga telah terjadi pelanggaran hak atas informasi karena baru pada 2008, masyarakat adat Gendang Tumbak mengetahui adanya kegiatan PT. Aditya Bumi Pertambangan. Komnas HAM juga menilai telah terjadi pelanggaran hak untuk memperoleh keadilan, pasalnya Polres Manggarai telah menerjunkan sebanyak 20 personil dengan membawa senjata laras panjang jenis Sabhara V.2 sebanyak 5 buah dan gas air mata sebanyak 8 buah untuk menghadapi aksi diam dan doa oleh 35 orang. Tindakan Kepolisian ini juga dianggap telah melanggar prinsip-prinsip yang diatur di dalam Perkap No.1/2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian. Selain itu, tindakan intimidasi terhadap masyarakat pada 11 s.d. 13 September 2014 di Lingko Roga dinilai telah melanggar Pasal 13 ayat (1) Perkap No. 8/2009 yang menyebutkan bahwa dalam melaksanakan kegiatan penyelidikan, setiap petugas Polri dilarang melakukan intimidasi, 76 Laporan Tahunan Komnas HAM 2014

اختر الفقرة المستهدفة3

الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات