Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
2014
5. Pemantauan dugaan pelanggaran hak atas tanah dan hak atas kesejahteraan
Kelompok Tani Padang Halabandan PT. SMART di Kabupaten Labuan Batu
Utara, Provinsi Sumatera Utara
Pengaduan dari Kelompok Tani Padang Halaban dan Sekitarnya (KTPHS) terkait
sengketa dengan perusahaan perkebunan skala besar PT. SMART Tbk (Sinar Mas Agro
Resources &Technology). Pengadu menyampaikan bahwa mereka telah turun temurun
tinggal di enam desa yang wilayahnya sebagian besar telah menjadi konsesi PT. SMART
sejak tahun 1980-an. Pada 2012, PT. SMART menggugat petani Padang Halaban dimana
dalam putusan di tingkat pertama gugatan dimenangkan oleh PT. SMART dan majelis
hakim mengeluarkan putusan serta merta untuk mengeksekusi lahan yang telah
diputuskan oleh pengadilan sebelumnya.
Komnas HAM mendorong perdamaian antara kedua belah pihak supaya persoalan
sengketa lahan tersebut dapat diselesaikan secara damai. Selain itu, mendorong agar
desa-desa yang ditempati oleh petani Padang Halaban bisa dikukuhkan dan diberikan
fasilitas sebagaimana desa-desa lainnya.
Berdasarkan pemantauan pada 18 s.d. 21 November 2014, Komnas HAM
merekomendasikan kepada Gubernur Sumatera Utara dan Bupati Labuhan Batu Utara
agar mendorong pertemuan antara KTPHS dan PT.SMART Tbk agar terjadi perdamaian
antara kedua belah pihak; melindungi dan memenuhi hak-hak warga KTPHS yang
meliputi hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas papan, hak atas tanah, dan
mengukuhkan eksistensi enam desa yang didiami oleh warga KTPHS serta memberikan
hak-hak kepada desa sesuai dengan ketentuan UU tentang Desa.
6. Pemantauan dugaan pelanggaran HAM terhadap suku Dayak Jelak Sekayuk
oleh PT. Harapan Hibrida Kalbar-Timur Lipat Gunting Estate/Union Sampoerna
Triputra Persada di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat
Komnas HAM menerima pengaduan dari Padma Indonesia selaku kuasa hukum
masyarakat suku Dayak Jelak Sekayuk yang tinggal di Desa Batu Sedau, Desa Seguling,
dan Desa Suak burung terkait dugaan perampasan lahan milik masyarakat dan
kriminalisasi terhadap Kepala Desa dan lima orang warga Desa Seguling. Pemantauan
lapangan terhadap kasus ini dilakukan pada 15 s.d. 19 Desember 2014. Pada
kesimpulan hasil pemantauan,Komnas HAM menyatakan bahwa patut diduga telah
terjadi pelanggaran hak asasi manusia, khususnya hak atas tanah dan hak atas keadilan.
Perusahaan diduga telah mengambil lahan milik warga dan menjanjikan program KKPA
IIII, namun hak-hak pemilik lahan tidak pernah diberikan/dipenuhi. Selain itu, terdapat
indikasi tumpang tindih perizinan dan lahan, dimana terdapat dua skema kerjasama
antara masyarakat dan perusahaaan, yaitu pola KKPA dan kemitraan. Kemudian
pemidanaan atas Kades Seguling Sdr. Mulhanitip dan 5 warganya atas dugaan tindak
pidana pencurian adalah bukan kasus yang berdiri sendiri, namun karena faktor
penyebab atau akar masalah yang berkaitan dengan hak-hak keperdataan warga.
Terkait kasus ini, Komnas HAM telah mengeluarkan rekomendasi kepada Dirjen
Perkebunan Kementerian Pertanian untuk mendesak Bupati Ketapang dan PT. Harapan
Hibrida Kalbar-Timur Lipat Gunting Estate agar segera menyelesaikan hak-hak
masyarakat Desa Batu Sedau, Desa Seguling, dan Desa Suak Burung yang sudah
80
Laporan Tahunan Komnas HAM 2014
اختر الفقرة المستهدفة3
الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات