Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 2014 5. Pemantauan dugaan pelanggaran hak atas tanah dan hak atas kesejahteraan Kelompok Tani Padang Halabandan PT. SMART di Kabupaten Labuan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara Pengaduan dari Kelompok Tani Padang Halaban dan Sekitarnya (KTPHS) terkait sengketa dengan perusahaan perkebunan skala besar PT. SMART Tbk (Sinar Mas Agro Resources &Technology). Pengadu menyampaikan bahwa mereka telah turun temurun tinggal di enam desa yang wilayahnya sebagian besar telah menjadi konsesi PT. SMART sejak tahun 1980-an. Pada 2012, PT. SMART menggugat petani Padang Halaban dimana dalam putusan di tingkat pertama gugatan dimenangkan oleh PT. SMART dan majelis hakim mengeluarkan putusan serta merta untuk mengeksekusi lahan yang telah diputuskan oleh pengadilan sebelumnya. Komnas HAM mendorong perdamaian antara kedua belah pihak supaya persoalan sengketa lahan tersebut dapat diselesaikan secara damai. Selain itu, mendorong agar desa-desa yang ditempati oleh petani Padang Halaban bisa dikukuhkan dan diberikan fasilitas sebagaimana desa-desa lainnya. Berdasarkan pemantauan pada 18 s.d. 21 November 2014, Komnas HAM merekomendasikan kepada Gubernur Sumatera Utara dan Bupati Labuhan Batu Utara agar mendorong pertemuan antara KTPHS dan PT.SMART Tbk agar terjadi perdamaian antara kedua belah pihak; melindungi dan memenuhi hak-hak warga KTPHS yang meliputi hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas papan, hak atas tanah, dan mengukuhkan eksistensi enam desa yang didiami oleh warga KTPHS serta memberikan hak-hak kepada desa sesuai dengan ketentuan UU tentang Desa. 6. Pemantauan dugaan pelanggaran HAM terhadap suku Dayak Jelak Sekayuk oleh PT. Harapan Hibrida Kalbar-Timur Lipat Gunting Estate/Union Sampoerna Triputra Persada di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat Komnas HAM menerima pengaduan dari Padma Indonesia selaku kuasa hukum masyarakat suku Dayak Jelak Sekayuk yang tinggal di Desa Batu Sedau, Desa Seguling, dan Desa Suak burung terkait dugaan perampasan lahan milik masyarakat dan kriminalisasi terhadap Kepala Desa dan lima orang warga Desa Seguling. Pemantauan lapangan terhadap kasus ini dilakukan pada 15 s.d. 19 Desember 2014. Pada kesimpulan hasil pemantauan,Komnas HAM menyatakan bahwa patut diduga telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia, khususnya hak atas tanah dan hak atas keadilan. Perusahaan diduga telah mengambil lahan milik warga dan menjanjikan program KKPA IIII, namun hak-hak pemilik lahan tidak pernah diberikan/dipenuhi. Selain itu, terdapat indikasi tumpang tindih perizinan dan lahan, dimana terdapat dua skema kerjasama antara masyarakat dan perusahaaan, yaitu pola KKPA dan kemitraan. Kemudian pemidanaan atas Kades Seguling Sdr. Mulhanitip dan 5 warganya atas dugaan tindak pidana pencurian adalah bukan kasus yang berdiri sendiri, namun karena faktor penyebab atau akar masalah yang berkaitan dengan hak-hak keperdataan warga. Terkait kasus ini, Komnas HAM telah mengeluarkan rekomendasi kepada Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian untuk mendesak Bupati Ketapang dan PT. Harapan Hibrida Kalbar-Timur Lipat Gunting Estate agar segera menyelesaikan hak-hak masyarakat Desa Batu Sedau, Desa Seguling, dan Desa Suak Burung yang sudah 80 Laporan Tahunan Komnas HAM 2014

اختر الفقرة المستهدفة3

الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات