2014 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Daerah (771 berkas). Ketiga aktor ini sesungguhnya merupakan pelaku pelanggaran HAM tertinggi selama lima tahun terakhir (2010 s.d.2014). Kuat dugaan hal ini terjadi karena ketiga aktor tersebut memiliki kewenangan (authority) dan/ atau kekuatan (power) yang diperoleh pasca pemberlakuan otonomi daerah (2001). Khusus Kepolisian, institusi ini mempunyai kewenangan dan otoritas yang sangat besar baik dalam ranah penegakan hukum maupun ketertiban masyarakat. Akibatnya, dugaan pelanggaran HAM akibat penyalahgunaan wewenang cenderung meningkat dari tingkat aparat paling bawah hingga atas. Polri menjadi lembaga yang hampir tidak terkontrol dan akibatnya menurunkan kepercayaan publik atas proses dan hasil penegakan hukum. Hal ini terjadi karena kewenangan institusi yang besar ini belum dilengkapi dengan instrumen dan mekanisme pengawasan dan kontrol yang memadai dan efektif. Perusahaan mempunyai kontribusi yang cukup besar pada kasus-kasus pelanggaran HAM karena jaringan kerja dan kekuatan modal yang besar sehingga diduga menggunakannya untuk mengatur kebijakan publik dan desain pembangunan termasuk mempengaruhi kewenangan dan proses pemberian izin usaha yang secara mutlak berada di tangan Bupati atau Walikota. Modus ini banyak ditemukan dalam kasus-kasus yang ditangani oleh Komnas HAM. Perizinan yang diterbitkan lebih berpihak pada kepentingan investasi ketimbang melindungi hak-hak masyarakat. Sementara Pemerintah Daerah berada di urutan ketiga paling banyak diadukan karena kewenangan dan otoritasnya yang berlebih sebagai berkah otonomi daerah. Pada banyak kasus, kewenangan ini justru dipergunakan untuk mengobral izin investasi guna memperkaya diri dan kelompoknya. Bahkan tak jarang ketiga aktor tersebut justru menjalin "kerjasama". Modus yang biasa dilakukan adalah Polisi memproses hukum masyarakat yang merambah lahan konsesi perusahaan atas dasar izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah. Pola tersebut berlangsung terus menerus sehingga konflik antara perusahaan dan masyarakat kerapkali berujung ke ranah pidana karena Polisi mempergunakan hukum secara legal formal, tanpa mempertimbangkan sisi substansi yaitu akar masalah dan aspek keadilan. II. Pelaksanaan pemantauan Pemantauan ke lapangan dilakukan oleh Komnas HAM dalam rangka mengamati pelaksanaan HAM, memeriksa dugaan pelanggaran HAM, dan memberikan pendapat di pengadilan (amicus curiae) sebagaimana diatur dalam Pasal 89 ayat (3) UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi agar suatu peristiwa dapat dipantau, yaitu mendesak, berpotensi atau jatuhnya korban jiwa dan/atau luka-luka, mendapatkan perhatian publik, dan telah menjadi isu nasional. Pemantauan dapat dilaksanakan berdasarkan pada pengaduan yang masuk atau atas inisiatif Komnas HAM. Sepanjang 2014, telah dilaksanakan sebanyak 171 kali pemantauan/ penyelidikan, yang terdiri atas pemantauan regular, pemantauan hak politik warga negara dalam Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden/ Wakil Presiden 2014, dan pemantauan oleh kantor perwakilan. Berdasarkan kasus yang telah dilakukan pemantauan, dapat dilakukan klasifikasi jenis hak yang dilanggar sebagai berikut : Laporan Tahunan Komnas HAM 2014 73

اختر الفقرة المستهدفة3

الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات