2014 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ama akibatt strategi pendekatan perusahaa teruta an dan pem merintah yanng tidak pa artisipatif dan tidak transp paran; konfflik MHA de engan perus sahaan dan n pemerintaah terutama a karena MHA A berupaya mempertahankan da n membela a hak-hak adatnya a daan kondisi ini justru telah h mengakib batkan terhambat, terkkurangi, da an/atau hila angnya hakk atas rasa a aman, perlin ndungan,ke epastian hu ukum, dan keadilan; hilangnya hak-hak h sppiritual MHA A dalam mela aksanakan ritual adat dimana ba ahan-bahan nnya berasal dari huttan adat da an pada gilira annya hal in ni akan men nyebabkan M MHA sulit mempertaha m ankan eksisstensinya; rusaknya lingkkungan dan ekosistem; perempua an mengala ami beban ganda (muultiple effec ct) ketika terjad di konflik attas sumberr daya alam m karena ju uga harus memenuhi m kkebutuhan ekonomi e dan pangan keluarga; k hilangnya h mata penc caharian para p orangg tua MHA telah meng gakibatkan anak-anak k kehilangan n haknya atas a pendid dikan; dan ddugaan kek kerasan, intim midasi, stigm matisasi, da an kriminaliisasi oleh Polri dan/atau TNI teerhadap MH HA yang berupaya memp pertahankan atau men haknya ataas tanah da an hutan ngklaim kembali hak-h adat telah mengakibatkan terjadinya pelanggara an hak atas keadilan dan persamaan di depa an hukum (e equality beffore the law) w) serta hak atas rasa aman. a Inkuiiri Nasionall merekome endasikan a at dan daerrah didoron ng untuk agar pemerintah pusa mem mpercepat pengukuha p n keberada hak yang melekat padanya; p aan MHA dan hak-h peme erintah pussat dan dae erah berkew wajiban untu uk melakuk kan konsultaasi terbuka terlebih dahu ulu dengan MHA sebe elum melakkukan pene erbitan, perp panjangan atau evaluasi atas izin-izin usaha perusahaan di wila ayah MHA A; pemerinttah dan ssemua piha ak agar mew waspadai da an mendalami dugaan manipulasii dalam pro oses pembeebasan laha an MHA, terma asuk upaya a memecah h belah kessatuan MHA A, untuk me emperoleh berbagai perizinan p perussahaan; Ke epolisian RI agar mem buat Prosedur Operas si Standar (s (standar ope erational proce edure) dala am penanga anan konfliik sumber daya d alam antara MH HA, pemerin ntah dan perussahaan yang berpers spektif hak asasi man nusia berba asis genderr; dan peru usahaan berke ewajiban menjalankan m n program CSR yang berbasis pada p hak aasasi manu usia dan gend der. Pemantauan hak ma asyarakat hukum adat di kawasan hutan untuk reg gion Maluku dan n Maluku Utara Laporan Tahunan Komnas HAM 2014 79

اختر الفقرة المستهدفة3

الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات