2014
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
ama akibatt strategi pendekatan perusahaa
teruta
an dan pem
merintah yanng tidak pa
artisipatif
dan tidak transp
paran; konfflik MHA de
engan perus
sahaan dan
n pemerintaah terutama
a karena
MHA
A berupaya mempertahankan da n membela
a hak-hak adatnya
a
daan kondisi ini justru
telah
h mengakib
batkan terhambat, terkkurangi, da
an/atau hila
angnya hakk atas rasa
a aman,
perlin
ndungan,ke
epastian hu
ukum, dan keadilan; hilangnya hak-hak
h
sppiritual MHA
A dalam
mela
aksanakan ritual adat dimana ba
ahan-bahan
nnya berasal dari huttan adat da
an pada
gilira
annya hal in
ni akan men
nyebabkan M
MHA sulit mempertaha
m
ankan eksisstensinya; rusaknya
lingkkungan dan ekosistem; perempua
an mengala
ami beban ganda (muultiple effec
ct) ketika
terjad
di konflik attas sumberr daya alam
m karena ju
uga harus memenuhi
m
kkebutuhan ekonomi
e
dan pangan keluarga;
k
hilangnya
h
mata penc
caharian para
p
orangg tua MHA telah
meng
gakibatkan anak-anak
k kehilangan
n haknya atas
a
pendid
dikan; dan ddugaan kek
kerasan,
intim
midasi, stigm
matisasi, da
an kriminaliisasi oleh Polri dan/atau TNI teerhadap MH
HA yang
berupaya memp
pertahankan atau men
haknya ataas tanah da
an hutan
ngklaim kembali hak-h
adat telah mengakibatkan terjadinya pelanggara
an hak atas keadilan dan persamaan di
depa
an hukum (e
equality beffore the law)
w) serta hak atas rasa aman.
a
Inkuiiri Nasionall merekome
endasikan a
at dan daerrah didoron
ng untuk
agar pemerintah pusa
mem
mpercepat pengukuha
p
n keberada
hak yang melekat padanya;
p
aan MHA dan hak-h
peme
erintah pussat dan dae
erah berkew
wajiban untu
uk melakuk
kan konsultaasi terbuka terlebih
dahu
ulu dengan MHA sebe
elum melakkukan pene
erbitan, perp
panjangan atau evaluasi atas
izin-izin usaha perusahaan di wila
ayah MHA
A; pemerinttah dan ssemua piha
ak agar
mew
waspadai da
an mendalami dugaan manipulasii dalam pro
oses pembeebasan laha
an MHA,
terma
asuk upaya
a memecah
h belah kessatuan MHA
A, untuk me
emperoleh berbagai perizinan
p
perussahaan; Ke
epolisian RI agar mem buat Prosedur Operas
si Standar (s
(standar ope
erational
proce
edure) dala
am penanga
anan konfliik sumber daya
d
alam antara MH
HA, pemerin
ntah dan
perussahaan yang berpers
spektif hak asasi man
nusia berba
asis genderr; dan peru
usahaan
berke
ewajiban menjalankan
m
n program CSR yang berbasis pada
p
hak aasasi manu
usia dan
gend
der.
Pemantauan hak ma
asyarakat hukum adat di kawasan hutan
untuk reg
gion Maluku dan
n Maluku Utara
Laporan Tahunan Komnas HAM 2014
79
اختر الفقرة المستهدفة3
الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات