BAB I | PENDAHULUAN A. Latar Belakang Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO) telah menyatakan wabah Coronavirus Disease of 2019 (Covid-19) sebagai darurat kesehatan global atau Public Health Emergency of International Concern (PHEIC) pada tanggal 30 Januari 2020. Sehubungan dengan pernyataan itu, masing-masing pemerintah negara berupaya menyusun strategi dan kebijakan untuk mencegah penularan Covid-19 semakin masif. Langkah-langkah dilakukan oleh pemerintah berbagai negara guna mencegah penyebaran Covid-19 seperti isolasi diri, pembatasan jarak fisik, lockdown yang dilakukan oleh sebagian kelompok-kelompok masyarakat di berbagai daerah tanpa protokol memadai dan logika kerja yang memadai secara tidak langsung menyebabkan terbatasnya akses bagi individu yang membutuhkan perawatan dasar, rutin-berkelanjutan, dan perawatan pencegahan di layanan perawatan primer. Ketika protokol Kesehatan berlanjut. Kondisi ekonomi warga lebih buruk, pemberlakuan pembatasan perjalanan yang lebih luas, penutupan sekolah, semakin memperburuk kondisi kesehatan warga yang membutuhkan pengobatan rutin seperti orang yang hidup degan HI/AIDS, TB, Kusta, gangguan jiwa, lansia, anak-anak atau para plegi yang membutuhkan fisioterapi, anak-anak yang membutuhkan speech therapy, dan guru pendamping khusus. Situasi ini amat lazim terjadi di berbagai negara berpenghasilan rendah dan menengah. 1 Situasi yang kurang lebih sama 0F juga terjadi di Indonesia. Dampak pembatasan sosial sebagai kebijakan pemerintah dalam merespon penyebaran Covid-19 yang masif, tak urung membawa dampak yang luas dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, krisis Covid-19 berdampak pada ketidaksetaraan di beberapa sektor utama kehidupan, termasuk pekerjaan dan kemampuan untuk memperoleh penghasilan, kehidupan keluarga, dan kesehatan. Celah baru itu berinteraksi dengan ketidaksetaraan Ayesha Irshad Mian and Aisha Sanober Chachar, ‘Debate: COVID‐19 and School Mental Health in Pakistan’ (2020) 25 Child and adolescent mental health 270, 270. 1 1