Panduan Pelaksanaan untuk Rencana Aksi Regional tentang Pembela Hak Asasi Manusia
A. Mendukung program pemerintah tentang hak-hak PHAM
Berbagai program pemerintah sudah ada untuk mempromosikan dan melindungi hak-hak PHAM. Sejak
awal, Anda harus mendukung semua program ini sebaik mungkin selama PHAM nasional mengonfirmasi
efektivitasnya, dan secara ideal, terlibat dalam pengembangan dan implementasinya.
Anda juga dapat berperan penting dalam memperjuangkannya, dan mendukung pemerintah untuk
meningkatkan kualitas program yang ada, serta mengembangkan program baru, seperti biasa,
diinformasikan dan dipandu oleh PHAM nasional.
B. Pengakuan hukum atas pembela HAM
Pengakuan hukum dan perlindungan terhadap PHAM bersifat penting untuk memastikan bahwa mereka
dapat bekerja di lingkungan yang aman dan mendukung serta bebas dari serangan, tindakan pembalasan,
dan pengekangan yang tidak wajar.11 Pengakuan hukum dan perlindungan terhadap pembela HAM juga
berkontribusi terhadap tujuan yang lebih luas yaitu menjunjung tinggi HAM, serta memajukan demokrasi,
pemerintahan yang baik, pembangunan berkelanjutan, dan respek terhadap konsep negara hukum
(rule of law).
Baru-baru ini, terdapat peningkatan tuntutan untuk memperkuat perlindungan legislatif nasional untuk
PHAM. PHAM dan organisasi yang berbasis masyarakat di banyak yurisdiksi telah mengupayakan strategi
dan kampanye untuk memperkuat kerangka kerja legislatif di tempat mereka beroperasi untuk melindungi
hak-hak mereka dengan lebih baik.
C. Analisis tentang kerangka kerja hukum nasional
Dewan HAM PBB telah mengakui “[...] nilai-nilai dari lembaga HAM nasional, yang didirikan dan beroperasi
sesuai dengan Prinsip-Prinsip Paris, dalam pemantauan berkelanjutan terhadap undang-undang yang ada
serta secara konsisten menginformasikan Negara tentang dampaknya terhadap aktivitas pembela HAM,
termasuk dengan memberikan rekomendasi yang relevan dan konkret”.12
Untuk memperkuat pengakuan hukum dan perlindungan terhadap PHAM, penting untuk pertama-tama
memeriksa kerangka kerja hukum yang ada untuk melindungi PHAM di negara tertentu. Untuk hal ini, perlu
dilakukan analisis terhadap undang-undang dan kebijakan nasional serta cara keduanya dalam melindungi
dan membahas hak-hak PHAM. Ini akan membantu mengidentifikasi kekuatan dari kerangka kerja hukum,
serta kesenjangan di mana penguatan dibutuhkan.
Analisis apa terhadap kerangka kerja hukum harus melibatkan studi kepustakaan tentang undang-undang,
kebijakan, dan peraturan, serta fokus pada implementasi hukum tersebut dan konsultasi dengan PHAM di
dalam negeri. Sebagai contoh, Anda harus dapat menentukan sejauh mana kerangka kerja hukum nasional
melindungi hak-hak utama, misalnya hak atas kebebasan berkumpul atau berekspresi. Meski demikian, per
juga mempelajari undang-undang lainnya serta dampaknya secara tidak langsung terhadap PHAM, misalnya
undang-undang yang membatasi hak atas kebebasan berserikat untuk penduduk tertentu (seperti komunitas
LGBTIQ atau jika diskriminasi berbasis kasta berinteraksi dengan hak-hak dasar). Seperti ditegaskan di atas,
semua konsultasi dengan PHAM harus melibatkan PHAM dalam semua keberagamannya serta di seluruh
area masalah.
12
11
December 2013 Report of the UN Special Rapporteur on the situation of HRDs A/HRC/25/55;
Perlindungan terhadap PHAM, termasuk melalui kerangka kerja hukum yang kondusif, bersifat penting bagi perusahaan
dan investor: https://www.iccr.org/sites/default/files/resources_attachments/investor_alliance_for_human_rights_hrds_signon_final04.23.18.pdf.
12
https://www.refworld.org/docid/53bfa8564.html ayat 16