Panduan Pelaksanaan Penyelidikan Nasional terhadap Pelanggaran HAM dengan Pola Sistematis berbasis hukum HAM dan menyediakan rekomendasi untuk ditanggapi secara sistematis. Penyelenggaraan penyelidikan nasional didukung oleh wewenang yang diberikan kepada Komnas di dalam undang-undang. Komnas jarang menggunakan wewenang tersebut, termasuk dalam perkembangan sebuah penyelidikan nasional, tetapi keberadaan yang sesungguhnya dari wewenang tersebut adalah untuk memberikan suatu landasan hukum yang kuat yang mendorong kerjasama antara proses penyelidikan dan lembaga. Wewenang untuk memanggil kehadiran saksi, misalnya, tidak perlu digunakan. Adanya wewenang tersebut dapat dianggap cukup untuk memastikan bahwa para saksi akan hadir. Wewenang untuk memperoleh sebuah dokumen mungkin tidak perlu dipakai sebab, sekali lagi, keberadaan wewenang untuk mengadakan Penyelidikan Nasional itu cukup untuk memastikan bahwa dokumen tersebut diberikan. Kewenangan yang kuat sangat penting bagi pelaksanaan penyelidikan nasional yang efektif, meskipun kewenangan tersebut tidak pernah digunakan. Karena Komnas, tidak seperti organisasi non-pemerintah dan badan-badan akademis, mempunyai kekuasaan tersebut, Komnas berada pada posisi yang tepat untuk melaksanakan penyelidikan nasional atas pelanggaran HAM yang sistematis. (Foto PBB oleh Evan Schneider.) 2. MENGAPA MELAKUKAN SEBUAH PENYELIDIKAN NASIONAL? Profesor Brian Burdekin, yang mempelopori proses penyelidikan nasional ketika beliau menjabat sebagai Komisioner HAM di Australia, menuliskan sembilan alasan untuk melakukan penyelidikan nasional. Bab 2: Konsep Penyelidikan Nasional 6