yarakat yang terdampak. Komnas HAM RI, memberikan perhatian khusus atas dampak HAM akibat penerapan pendekatan keamanan sebagai salah satu dimensi yang diatur dalam SNP tentang Bisnis dan HAM. SNP Percepatan investasi infrastruktur, khususnya kawasan PSN dan IKN yang diperkuat melalui UU Cipta Kerja dan regulasi turunannya menegasikan kelayakan uji tuntas lingkungan, HAM, dan partisipasi masyarakat yang terdampak. Kasuskasus PSN di Air Bangis, di Rempang, dan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang mengancamkan HAM mendapatkan atensi penuh dari Komnas HAM RI. Komnas HAM RI memfasilitasi Pengaduan Masyarakat, khususnya Hak Atas Kesejahteraan karena beririsan dengan aktivitas korporasi yang berinvestasi di kawasan IKN dan PSN. Kedua kawasan pembangunan ini diberikan sejumlah kemudahan, namun tidak diba- E. Pembangunan dan Investasi yang Mengancam HAM dan Lingkungan Hidup Pemerintahan Presiden Joko Widodo mendorong investasi sebagai indikator pertumbuhan ekonomi. Pemerintah menyakini hilirisasi akan menciptakan dan membuka kesempatan kerja secara signifikan sehingga mengurangi kemiskinan. Pemerintah berencana memperluas penerapan program hilirisasi pada komoditas yang lain, seperti timah, tembaga, bauksit, batubara, rumput laut, dan kelapa sawit. Ruang eksploitasi SDA dibuka luas 8 Laporan Tahunan Komnas HAM RI 2023 ini memberikan aksentuasi hak untuk mengatur (right to regulate) semestinya dipergunakan sebagai upaya menjaga keseimbangan antara kepentingan investor dan pelindungan HAM serta lingkungan. rengi dengan akuntabilitas untuk menghormati HAM dan lingkungan. Komnas HAM RI melalui aktivitas sepanjang 2023 menegaskan pandangannya bahwa setiap investasi harus tetap menjaga keseimbangan antara pembangunan infrastruktur dengan pelindungan terhadap HAM yang berpotensi terdampak (responsible investment). melalui penerapan omnibus law yang bertujuan menderegulasi pengaturan mengenai HAM dan lingkungan. Deregulasi ini diasumsikan akan mempermudah hilirisasi nikel sebagai bagian dari politik transisi energi. Namun demikian, politik transisi energi berdampak pada deforestasi, susutnya biodiversitas, pencemaran air dan udara hingga pergeseran ruang hidup masyarakat. Bahkan di wilayah episentrum nikel, seperti Sulawesi dan Maluku, persentase penduduk miskin malah naik ketika angka kemiskinan di daerah lain turun.