A. Pola Umum dan Mekanisme Transmisi Pelanggaran I ndonesia memiliki potensi dan modal dasar untuk bersaing dan menjadi pemenang di pasar global. Syaratnya, pemerintah harus berani mengubah sudut pandangnya tentang hakikat pembangunan, investasi, industrialisasi, dan kemiskinan. Alasannya, struktur sosial ekonomi dan kelembagaan masyarakat Indonesia berbeda dan jauh lebih kompleks daripada negaranegara industri maju ketika mulai membangun ekonominya. Selain itu, pemerintah juga perlu segera menyusun sebuah strategi pembangunan yang berkualitas dengan urutan kebijakan yang benar dalam merespons persoalan-persoalan struktural saat ini dan tantangan-tantangan ke depan secara lebih holistik, sistematis dan berkelanjutan. Sayangnya, argumen-argumen diatas tidak terkonfirmasi dalam dokumen MP3EI. Visi pembangunan berbasis HAM jelas tidak terlihat sama sekali dalam dokumen tersebut. Alasannya, strategi pembangunan MP3EI tetap menggunakan format lama yakni bertumpu pada sektorsektor yang paling mudah menciptakan pertumbuhan ekonomi. Model ini dibangun di atas asumsi bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan tujuan pokok pembangunan. Disamping itu, MP3EI mengasumsikan bahwa rendahnya daya saing Indonesia disebabkan buruknya kualitas infrastruktur jasa dan perdagangan. Implikasinya, pertumbuhan ekonomi akan dipacu melalui pembangunan sejumlah proyek infrastruktur perdagangan dan kawasan bisnis. Tidaklah mengherankan jika dokumen Pelanggaran Prinsip-Prinsip Pembangunan Berbasis HAM 61