There must be an open discussion of what level of basic needs a society can afford at its current per capita income and at its projected incomes.The basic needs targets will then have to be built into detailed planning for production and consumption. In other words, we must proceed from ends to means, not the other way around.” Bertolak dari beberapa argumen diatas, maka bisa dikatakan MP3EI telah keliru menafsirkan keberhasilan pembangunan sebagai percepatan peningkatan pertumbuhan ekonomi karena pertumbuhan ekonomi sebenarnya bukanlah indikator kesejahteraan. Dengan menggunakan indikator yang keliru dan tidak akurat, maka MP3EI berpotensi menimbulkan biaya sosial dan lingkungan yang tinggi yang akan mengancam penikmatan HAM. Dengan demikian, dilihat dari sisi tujuan dan sasarannya, MP3EI bukanlah sebuah kebijakan dan praktik pembangunan yang senapas dengan prinsip, norma, dan standar HAM. C. Liberalisasi Perdagangan dan Investasi Sepintas, sebagaimana yang terjadi pada pelaksanaan proyekproyek mercusuar lain, MP3EI akan membuat kita terkagum-kagum. Terlebih dengan nilai investasi total yang mencapai sekitar Rp 4000 triliun. Janji-janji bahwa MP3EI bakal mampu mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi tinggi membuat banyak pihak terpesona. Akan tetapi, mari kita lihat, seberapa jauh target ini bisa diwujudkan, atau malah sebaliknya. Bila kita cermati ke belakang, dalam beberapa dekade terakhir ini tampak kian jelas bahwasanya Indonesia semakin hari semakin membuka pintunya lebar-lebar untuk menyongsong pasar bebas. Hal ini ditegaskan dalam berbagai produk hukum yang dilandasi semangat liberalisasi ekonomi, seperti UU Penanaman Modal, UU Migas, UU Perdagangan, UU Pengelolaan SDA, UU Perbankan, UU Ketenagakerjaan, dan lain-lain. Kandungan Pokok MP3EI 47