Dengan kata lain, pembangunan berbasis HAM merupakan inovasi yang dibangun melalui proses sejarah yang panjang terkait upaya untuk menciptakan praktik yang sepenuhnya menggabungkan bidang HAM dan pembangunan. Harapannya adalah bahwa dengan membangun masyarakat sipil, perubahan sosial akan lebih sadar konteks dan dampaknya lebih bertahan lama. Pembangunan berbasis HAM merestrukturisasi masalah dunia, ia membawa pandangan yang lebih unik mengenai masalah dan tantangan global. Hal ini memungkinkan munculnya ruang untuk pengeksplorasian dan pendefinisian ulang konsep-konsep HAM dan pembangunan (Moore, 2013: 2-3; Hunter, 2012: 81). Sehingga, kita harus memahami bahwa munculnya pembangunan berbasis HAM baru-baru ini sebagai bagian dari permintaan yang didorong oleh keprihatinan terhadap kemiskinan global yang merendahkan kebebasan dan martabat manusia, dan juga sebagai masalah ketidakadilan. Tidak seperti analisis ekonomi mengenai kemiskinan yang menekankan kinerja ekonomi yang buruk, kurangnya sumber daya atau kebijakan yang tidak memadai sebagai penyebab kemiskinan negara, Pembangunan berbasis HAM menekankan adanya upaya yang terstruktur dan sistematis dalam mengurangi ketimpangan distribusi kekuasaan dan kekayaan dalam dan antar negara (Fukuda-Parr, 2007). B. Nilai Tambah Pendekatan Pembangunan Berbasis HAM Konsep pembangunan berbasis HAM berbeda dengan konsep pembangunan berbasis kebutuhan. Dalam pendekatan berbasis kebutuhan, strategi, kebijakan, dan program pembangunan lebih ditujukan pada memberi dan menyediakan pelayanan untuk kebutuhan dasar. Dengan demikian, masyarakat ditempatkan sebagai penerima “bantuan” dan Negara sebagai pemberi “bantuan”. Dengan kata lain, strategi pembangunan dalam konteks pembangunan berbasis kebutuhan Konsep Pembangunan Berbasis HAM 19