Kronik Jugun Ianfu Asia 5 Agustus 1993 Kantor penasehat kabinet Jepang untuk urusan luar negeri Jepang menyatakan bahwa Pemerintah Jepang mengakui bahwa otoritas militer Jepang melakukan penguasaan terhadap perempuan-perempuan yang dipaksa memenuhi kebutuhan seksual tentara sebelum dan selama Perang Dunia II, dan bahwa pemerintah meminta maaf dan menyesali permasalahan tersebut, akan tetapi tidak membahas mengenai kompensasi terhadap para korban perbudakan seksual. Agustus 1993 Persoalan Jugun Ianfu mencuat di bagian sub komisi untuk pencegahan dan perlindungan diskriminasi kelompok minoritas PBB. 13 September 1993 LBH Yogyakarta mengirim surat berisi penanganan masalah Jugun Ianfu Indonesia ke Menteri Sekretaris Negara Moerdiono, Menteri Ali Alatas, Menteri Dalam Negeri Yogie S. Memet dan Menteri Sosial Inten Suweno, namun tidak mendapat tanggapan. November 1993 24 anggota kongres Amerika Serikat menulis surat kepada Perdana Menteri Hosokawa untuk melakukan investigasi mengenai perbudakan seksual yang dialami Jugun Ianfu. 1993-1996 LBH Yogyakarta bekerjasama dengan LSM Jepang mengadakan advokasi dan sosialisasi antara lain dengan menggelar unjuk rasa dengan para korban dari negara lain seperti : Filipina, Korea Selatan, Korea Utara dan Cina untuk memprotes keras keberadaan dana perempuan Asia (Asian Womens Fund-AWF) yang merupakan lembaga yang didirikan oleh Pemerintah Jepang untuk mengurusi Jugun Ianfu yang berarti melepas tanggung jawab pemerintah itu sendiri. Disamping keberadaan AWF tidak dapat menyelesaikan masalah, AWF juga melakukan manipulasi data dan diskriminasi dalam mengakui keberadaan Jugun Ianfu. 19 |