B. Aktivitas 2018 1. Pemetaan Pegawai Komnas HAM RI Mengoptimalkan kinerja pegawai di Komnas HAM RI, telah dilaksanakan Asessment Pegawai/Pemetaan Pegawai khususnya calon dan pejabat struktural eselon IV dan III PNS di lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Pelaksanaan Assessment Pegawai Komisi Komnas HAM RI diikuti 86 orang pegawai bertempat di Assessment Center PKP2AI LAN Jatinangor pada 16-18 Juli 2018 2. Penyusunan Analisis Beban Kerja Sekretariat Perwakilan Komnas HAM RI Pelaksanaan Analisa Beban Kerja telah dilaksanakan dari bulan Maret sampai dengan September 2008 di 4 (empat) Kantor Sekretariat Perwakilan antara lain : Kantor Sekretariat Perwakilan Aceh, Sekretariat Komnas HAM RI Provinsi Kalimantan Barat, Sekretariat Komnas HAM RI Provinsi Sumatera Barat, dan Sekretariat Komnas HAM RI Provinsi Sulawesi Tengah. 57 3. Pelaksanaan Orientasi Komisioner Penguatan Pemahaman Fungsi Komnas HAM RI Bekerjasama dengan Pusat Mediasi UGM Jogjakarta Pada tanggal 31 Juli-02 Agustus 2018 telah menyelenggarakan Penguatan Pemahaman Fungsi-fungsi Mediasi Hak Asasi Manusia untuk 7 (tujuh) Komisioner Komnas HAM RI. 4. Pelaksanaan pengadaan seleksi CPNS Formasi 2018 Komnas HAM RI mendapatkan formasi dari KEMENPANRB sejumlah 123 pelamar. dengan jumlah lowongan 33 Jabatan. Seleksi pengadaan CPNS telah diumumkan Sekretaris Jenderal selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Komnas HAM RI dengan Pengumuman Nomor 001/PENG-PANSELCPNS-KH/ IX/2018 tanggal 19 September 2018. 5. Pelaksanaan assessment pejabat struktural Komnas HAM RI Mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Komnas HAM RI melakukan seleksi terbuka untuk pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama, proses yang dimulai sejak Oktober 2018 berakhir dengan dikeluarkannya pengumuman nomor 005/ PANSEL.JPTKH/XII/2018 tentang hasil akhir seleksi. 6. Pelaksanaan bantuan hukum dan launching JDIH Kegiatan-kegiatan yang terkait dengan advokasi dan bantuan hukum pada tahun 2018, antara lain adalah: a. Sub Bagian Hukum pada tanggal 25 September 2018 mengadakan Launching Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) bekerjasama dengan Biro Hukum Provinsi Jawa Barat dihadiri oleh Wakil Ketua Internal Komnas HAM RI. b. Sub Bagian Hukum berkoordinasi dengan Sekretaris Jenderal Komnas HAM RI dan Bagian Pengkajian & Penelitian untuk pembahasan Rancangan Peraturan Presiden tentang Sekretariat Jenderal Komnas HAM RI c. Subbagian Hukum telah menyelesaikan advokasi 3 (tiga) perkara hukum Komnas HAM RI yakni perkara hukum nomor 103/PDT.G/2018/PN.JKT.PST, 127/PDT. G/2018/PN.JKT.PST dan Gambar 3.18 Penjajakan kerja sama JDIH antara Komnas HAM RI dengan Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Barat Laporan Tahunan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 2018