Laporan ini merupakan bentuk akuntabilitas
Komnas HAM RI terhadap publik yang memperlihatkan wajah Komnas HAM RI yang diharapkan kerap hadir serta cepat tanggap
terhadap persoalan HAM di masyarakat.
5. Reviu Laporan Keuangan
Reviu laporan keuangan dilakukan dalam
upaya mendorong peningkatan kualitas Laporan Keuangan Komnas HAM RI agar sesuai
dengan Standar Akuntansi Pemerintahan
dan peningkatan opini pemeriksaan Laporan Keuangan oleh BPK. Reviu dilaksanakan
untuk memberikan keyakinan terbatas
atas penyusunan Laporan Keuangan Komnas
HAM RI sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Hasil Reviu Laporan Keuangan
Komnas HAM RI masih terdapat catatan dari
atas kelemahan pengelolaan dan penatausahaan aset dan persediaan.
6. Reviu Rencana Kerja dan Anggaran
Reviu dilaksanakan Pengawas Internal untuk
meningkatkan kualitas penyusunan rencana
kerja dan anggaran (RKA) Komnas HAM
RI. Pengawas Internal memeriksa akurasi,
keandalan, dan keabsahan informasi dalam
RKA-K/L telah sesuai dengan RKP, Renja
K/L, Pagu Anggaran serta kesesuaian dengan
standar biaya dan dilengkapi dokumen pendukung RKA-K/L.
53
7. Reviu Rencana Kebutuhan BMN TA 2020
Reviu yang dilaksanakan setiap tahun berguna untuk melihat kebenaran dan kelengkapan
usulan serta kepatuhan terhadap penerapan terhadap perencanaan kebutuhan
BMN Komnas HAM RI dan selanjutnya
dibahas kembali oleh DJKN bersama APIP.
Hasil reviu RK BMN menjadi rujukan untuk
usulan anggaran ke Bappenas dan DJA.
8. Reviu Pengelolaan Anggaran dan Pengadaan
Barang dan Jasa
Reviu dilaksanakan untuk mendapatkan
gambaran kualitas belanja meliputi alokasi
anggaran belanja, ketepatan waktu dalam
penganggaran dan pelaksanaan. Reviu dibahas bersama BPKP pertriwulan.
9. Reviu LKIP dan Evaluasi SAKIP
Memberikan penilaian terhadap faktor objektif pada setiap Biro di Komnas HAM RI dalam
mengimplementasikan sistem akuntabilitas
kinerja. Hasil reviu LKIP dan evaluasi SAKIP
menjadi salah satu bahan penilaian oleh
Kemenpar RB.
10. Maturitas SPIP
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
(SPIP) diselenggarakan untuk mencapai tujuan organisasi melalui mitigasi resiko. Penilaian maturitas SPIP dilaksanakan secara
mandiri dengan supervisi BPKP untuk mengukur tingkat mitigasi resiko. Nilai maturitas
SPIP Komnas HAM RI 2,202 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya 1,765. Namun
nilai ini masih di bawah target nasional 3.
11. Peningkatan Kapabilitas APIP (IACM)
Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dalam rangka
Mengawal Akuntabilitas Pembangunan Nasional. Kapabilitas APIP Komnas HAM RI
pada level 2 karena struktur Pengawas Internal pada eselon IV sedang obyek audit pada
Eselon II. Komnas HAM RI masih di bawah
target nasional level 3.
12. Pendampingan Pemeriksaan BPK dan Pemantauan Tindak Lanjut BPK
Pengawasan Internal melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK
dan rekomendasi yang dikeluarkan oleh BPK
agar Komnas HAM RI dapat menindaklanjuti
tepat waktu. Pemenuhan tindak lanjut rekomendasi BPK merupakan salah satu bentuk
tata kelola keuangan yang baik. Sampai akhir
semester II, tindak lanjut rekomendasi BPK
sebanyak 117 telah sesuai rekomendasi, 35
tindak lanjut belum sesuai, dan 62 rekomendasi belum ditindaklanjuti/ atau tidak dapat
ditindaklanjuti.
13. Audit Operasional Perwakilan Maluku, Kalimantan Barat, dan Papua
Hal ini dilakukan untuk persiapan pemeriksaan oleh BPK. Hasil audit memberikan
rekomendasi kepada manajemen untuk
memperbaiki kelemahan yang terdapat
dalam penerapan struktur pengendalian
intern, prosedur operasional dalam rangka
meningkatkan efisiensi, keekonomisan dan
efektifitas. Audit operasional oleh PI
mengutamakan aspek pencegahan dalam
pelaksanaan anggaran.
14. Pengawasan Pengadaan CPNS TA 2018
Pengawasan Internal melaksanakan pengawasan pengadaan CPNS Komnas HAM RI
untuk memberikan keyakinan bahwa proses
dan pengangkatan CPNS berjalan secara
Laporan Tahunan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 2018