Provinsi Jawa Barat dalam Proyek Strategis Nasional (PSN), terdapat 39 PSN, dimana 21 terkait proyek pemerintah, diantaranya jalan tol Cisundawu dan pembangunan kereta api cepat Bandung-Jakarta. Dua proyek tersebut ternyata bermasalah dan diadukan ke Komnas HAM. Proyek pembangunan infrastruktur yang bermasalah di Jawa Barat, yaitu: 1. Permintaan ganti untung yang layak atas proyek pembangunan jalan tol Cisumdawu; 2. Pembayaran ganti rugi pembebasan lahan untuk pusat pemerintahan di Desa Karapyak dan Kelurahan Situ, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang; 3. Pembayaran ganti rugi pembebasan lahan seluas 76 Ha di Desa Kanci Kulon, Desa Kanci Wetan-Kecamatan Astanajapura, serta Desa Waruduwur Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, untuk Pembanglit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Kanci Cirebon oleh PT. Cirebon Elektrik Power; 4. Pengadaan lahan yang terkena proyek kereta cepat di Desa Kertajaya, Desa Kertamulya, Desa Mekarsari, Desa Cilame dan Desa Gadobangkong, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat; 5. Permasalahan konsinyasi dalam pembangunan tol Cinere – Jagorawi Seksi II; 6. Pengadaan lahan areal saluran irigasi Cabang Tengah dan Citayam oleh Pemerintah Kota Depok; 7. Persoalan aksesibiltas sebagai dampak peralihan dan penutupan jalan Kutatandingan ke Karawang dari Gerbang Tol KB II sampai ke Sandie­ go Hills, Kabupaten Karawang; 8. Pengadaan lahan untuk proyek pembangunan PLTU di Kecamatan Patrol dan Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu. 35