99 BACAAN 2 : SEJARAH HAK ASASI MANUSIA meletakkan fondasinya di atas prinsip-prinsip tersebut. Penyelenggara kekuasaannya harus menjunjung hak-hak tersebut, sehingga rakyat dapat merasakan keamanan dan kebahagiaannya. Ini tentu saja sebuah tantangan dan bukan tindakan hukum: ini merupakan pembukaan doa-doa pengaduan terhadap tirani dari George III, yang mengingatkan kepada apa yang dibuat dalam Bill of Rights, 1688, terhadap raja-raja Stuarts. Ada keluhaii terhadap ketidakadilan lembagalembaga peradilan dan hakim-hakim penjilat. Sebab, meskipun dinyatakan bahwa semua manusia diciptakan sama, namun kenyataannya sulit disejajarkan dengan budak-budak yang dimiliki oleh negara-negara penanda tangan. Pembukaan dari Jefferson inilah yang menggema ke abad selanjutnya, yang secara jelas menunjukkan bahwa pengingkaran terhadap hak asasi manusia sebagai suatti justifikasi bagi revolusi telah diperkirakan sebelumnya oleh John Locke. Hak-hak fundamental atas kehidupan, persamaan, kebebasan dan pencapaian kebahagiaan tersebut tidak datang begitu saja, namun diberikan oleh Tuhan sebagai bukti dari keberadaan manusia itu sendiri. Hal ini tentu saja bukan akhir dari penjelajahan filosofis, melainkan titik awal yang menjadi tugas pemerintah untuk menata dan mengoptimalkan tujuan dari pemenuhan pencapaian hak-hak individu tersebut. Catatan penindasan terhadap hak-hak asasi manusia oleh pemerintah, menggainbarkan sejarah penderitaan dan penyiksaan yang tedadi berulangulang. Itulah yang menjadi alasan bagi perlawanan terhadap kesetiaan Mahkota Kerajaan Inggris. Dengan alasan ini pula maka (Deklarasi Kemerdekaan) menjadi momen historis untuk melakukan perlawanan terhadap penguasa yang sesungguhnya merupakan inti ajaran langsung dari Locke. Deklarasi ini berbicara lebih keras dalam hal konsekuensinya dibandingkan dengan lainnya dalam sejarah karena menegaskan pernyataan-pernyataan yang berpihak pada kaum tertindas untuk menegakkan hak-haknya. Keberadaan hak-hak yang tak dapat dicabut kemudian diakomodir oleh konstitusi Amerika Serikat, 1789. Ini juga jaminan bagi Habeas Corpus dan peradilan yang jujur serta amandemen yang menyertainya 2 (dua) tahun kemudian. Amandemen pertama mengemukakan bahwa Kongres tidak boleh membuat satu hukum yang melarang pengamalan agama secara MA N UA L P E L AT I H A N DA S A R H AM : PEGANGAN PARTISIPAN - K O M N A S H A M 2 0 1 5