level keparahan dari suatu tindakan penyiksaan, dan kategori ini dapat digunakan sebagai rujukan untuk menentukan apakah tindakan tersebut merupakan tindakan yang ‘merendahkan’.1 Sementara untuk tindakan ‘degrading treatment’, juga mempunyai karakterikstik yang spesifik. Dalam Greek Case, suatu tindakan kategorikan sebagai ‘degrading treatment’ haruslah menyiratkan suatu tindakan ‘penghinaan yang berat’ (gross humiliation).2 Komisi HAM Eropa dalam Kasus East African Asians v UK juga menyatakan bahwa: “…general purpose of this provision is to prevent interferences with the dignity of man of a particularly serious nature. It follows that an action, which lowers a person in rank, position, reputation or character can only be regarded as ‘degrading treatment’ in the senses of article 3, which it reaches a certain level of severity”.3 Artinya, tindakan yang termasuk dalam ‘degrading treatment’ adalah tindakan yang menimbulkan tingkat ‘keparahan tertentu’ dan ‘mengganggu martabat seseorang’. Dalam kasus Tyrer v UK misalnya, pengadilan HAM Eropa menyatakan bahwa penghukuman yang termasuk dalam ‘degrading’ adalah perendahan martabat dan penghinaan yang mencapai level tertentu, yang didasarkan pada kasus perkasus, misalnya terkait dengan sifat dan konteks penghukuman serta tindakan dan metode pelaksanaannya.4 Kategori lainnya adalah niat untuk melakukan tindakan yang merendahkan, yakni bahwa ketiadaan niat bukan berarti menghilangkan pelanggaran. Dalam kasus Peer v Greece, pembiaran pihak yang berwenang untuk untuk memperbaiki kondisi (penahanan) yang buruk sebagai suatu tindakan yang ‘kurang menghormati’ sehingga merupakan pelanggaran Pasal 3 Konvensi (Eropa). Dalam kasus Price v UK, meskipun tidak ada niat untuk merendahkan atau menghina, tindakan menempatkan seseorang dalam penahanan yang tidak layak merupakan ‘degrading treatment’.5 Secara umum, ‘degrading treatment’ atau ‘perlakuan yang merendahkan’ telah didefinisikan oleh Komisi HAM Eropa yang mencakup perlakukan atau penghukuman yang ‘mempermalukan secara kasar para korban dihadapan pihak lain atau memaksa para tahanan untuk bertindak diluar kehandak atau hati nuraninya’.6 Kasus Ireland v UK menafsirkan penyiksaan sebagai bentuk perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia dengan tingkat kekejaman (severity) yang jauh lebih berat.7 Bahwa perlakuan yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia dianggap sebagai bentuk perlakuan sewenangwenang yang tidak 1. Association for the Prevention of Torture (APT) and Center for Justice and International Law (CEJIL), Torture in… op.cit., 17. 2. Ibid. 3. European Commission of Human Rights, East African Asians v UK, 4403/70, Commission Report, 14 December 1973. 4. European Court of Human Rights. Tyrer vs UK, 25 April 1978. 5. Association for the Prevention of Torture (APT) and Center for Justice and International Law (CEJIL), Torture in… op.cit., 20. 6. European Commission on Human Rights, Greek Case, Vol. II, 32, 1339. 7. European Court of Human Rights, Ireland v UK, 5310/71, 18 Januari 1978. MANUAL FASILITATOR Modul Pelatihan Npm 5 Lembaga | 46