B ag i a n 1
P e ng a nta r : I nku i ri N a s i o na l s e b ag a i te ro b o s a n
Inkuiri Nasional menangani situasi pelanggaran HAM yang
mempengaruhi seluruh negara atau bagian signifikan dari negara
tersebut pada periode yang panjang. Kerja ini mencakup dimensi ruang
yang luas dan dimensi waktu yang panjang. Metode ini mampu melihat
pola historis dari pelanggaran HAM, seperti praktik-praktik yang telah
melekat selama bertahun-tahun dalam sejarah dan budaya sebuah
negara dan hal tersebut sangat sulit untuk diinvestigasi aksi-aksi
perseorangan secara terpisah. Kerumitan dari situasi yang diinvestigasi
memerlukan adanya tanggapan dari pihak-pihak yang berbeda, tidak
hanya Pemerintah. Proses Inkuiri Nasional memungkinkan adanya
identifikasi dari semua yang mempunyai peran di masa lalu, masa kini
atau masa depan. Hal itu berhubungan dengan situasi dan tanggung
jawab penyebab atau akar masalah, serta dampak atau konsekuensinya.
Brian Burdekin, Penasihat Khusus untuk bidang Institusi HAM Nasional,
Komisaris Tinggi HAM PBB, menyebutkan:
“Di Indonesia, ada masalah dengan keterbatasan (geografis).
Komnas HAM, terbiasa menerima pengaduan individu. Karena
itu perlu mengubah sistemnya, melihat masalah secara
sistematis dan mengupayakan suatu Inkuiri Nasional.
Sehingga, tidak terikat terhadap kasus per kasus, tetapi
mengundang orang untuk datang dan terlibat di dalamnya.
Sehingga, kita mendapatkan informasi. Komnas HAM diberikan
hak oleh undang-undang.”
(Pelatihan Inkuiri Nasional, Februari 2014)
Salah satu dampak penting dari Inkuiri Nasional ini adalah masyarakat
yang tidak menyadari peran Komnas HAM akan mengetahui apa peran
dan mandat Komnas HAM. Selain itu memberi pemahaman bahwa
metode yang dikembangkan bukan hanya penerimaan pengaduan yang
sifatnya kasus per kasus secara individu. Akan tetapi, melihat suatu
persoalan secara sistematis dan menerima semua bukti serta kesaksian
dari pengaduan tersebut, baik lisan maupun tertulis, sehingga bisa
melihat permasalahan secara menyeluruh dan mengusulkan
perubahan. Dengan demikian, Komnas HAM melakukan tugas
penyelidikan dan pada saat yang sama memberikan nasihat atau saran
kepada pemerintah. Untuk memastikan agar upaya tersebut berjalan
dengan baik sehingga Komnas HAM membutuhkan jalan masuk yang
tepat dengan memilih topik strategis yang relevan. Dalam konteks
tersebut topik tentang hak-hak masyarakat adat dianggap sebagai topik
yang strategis dari segi momentum dan kebutuhan.
7