menonjol di Provinsi Jawa Timur. Oleh karena itu tim tidak menemukan adanya praktikpraktik diskriminasi ras dan etnis, serta suku agama dan antar golongan. e. Kalimantan Barat Terkait dengan potensi diskriminasi SARA, berdasarkan temuan Komnas HAM relatif tidak ada. Hal tersebut dibuktikan misalnya di Kabupaten Kubu Raya menyampaikan bahwa pengalaman pilkada sebelumnya terdapat 4 paslon yang lintas etnis, tetapi semua aman dan lancar. Memang masih ada beberapa peristiwa kampanye yang mengarah adanya potensi SARA di Kabupaten Bengkayang dan Kota Singkawang, tetapi belum pada tindakan yang provokatif. Selain itu di daerah Kabupaten Sanggau terdapat alat peraga kampanye berupa spanduk di mana seolah-olah foto Kapolres dan Dandim kelihatan mengarah ke salah satu paslon. Namun, peristiwa tersebut sudah dinetralisasi oleh kepolisian setempat. Berbagai upaya dilakukan baik KPU, Bawaslu, maupun Polda Kalimantan Barat dengan melakukan kerja sama dengan lembaga lain untuk mencegah hoaks dan antipolitisasi SARA dengan jurnalis, Mafindo, dan pihak lain melalui kampanye di media sosial, media cetak, dll. Bawaslu sudah bekerja sama dengan 17 platform media sosial dan juga Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menurunkan (take-down) postingan yang berpotensi mengarah SARA. PILKADA RAMAH HAM • CATATAN KOMNAS HAM PILKADA 2018 48 Berdasarkan laporan yang dilakukan oleh Perwakilan Komnas HAM di Provinsi Kalimantan Barat tidak ditemukan adanya praktik diskriminasi ras, etnis dan SARA pada saat tahapan penyelenggaraan Pilkada. f. Kalimantan Timur Problem diskriminasi ras dan etnis, untuk wilayah Kalimantan Timur tampaknya tidak terlalu menjadi persoalan seperti beberapa wilayah tetangga seperti Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan. Dapat dikatakan, polarisasi politik identitas tidak terlalu signifikan memengaruhi peta politik di Kalimantan Timur. Hal itu semua itu dipengaruhi kondisi sosial masyarakat Kalimantan Timur sebagai daerah tambang dan perkebunan yang banyak mengundang pendatang untuk mencari kehidupan dan pekerjaan layak. Banyak pendatang memengaruhi komposisi penduduk dengan keberagaman etnis yang relatif bervariasi. Berdasarkan data, justru etnis Jawa mendominasi persentase yang mencapai 30,6 persen, Bugis 20,7 persen, Dayak 16,2 persen, Kutai 13,1 persen, dan etnis lain 18,8 persen. Ditambah dengan kondisi Paslon Gubernur Kaltim yang merepresentasikan seluruh etnis yang ada di Kalimantan Timur. Paslon No 1 (Andi Sofyan-Rizal Efendi) berasal dari etnis Bugis dan Banjar, paslon No 2 (Sjahrie Jaang-Awang Herdian) berasal dari etnis Dayak dan Kutai, paslon No 3 (Isran Noor-Hadi Mulyadi) etnis Kutai dan Bugis, dan paslon No 4 ( Rusmadi – Safarudin) etnis Jawa dan Bugis. Situasi secara umum kondusif dan relatif tak ada isu diskriminasi ras dan etnis.