badan yang ditugasi memantau pelaksanaan instrumen hak asasi manusia, yang lazim dirujuk sebagai “treaty body” dan yang hampir semuanya disebut “komite”. Sebagai contoh, Pasal 41 dari Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, 1966 .6 “A State Party to the present Covenant may at any time declare under this article that it recognizes the competence of the Committee to receive and consider communications to the effect that a State Party claims that another State Party is not fulfilling its obligations under the present Covenant.” Deklarasi yang terkait dengan penyelesaian sengketa juga umumnya bersifat opsional. Deklarasi tersebut dapat dilakukan pada saat penandatanganan, ratifikasi, aksesi, atau pada setiap saat sesudahnya. 27. Contoh lainnya adalah, Pasal 11 (3) Konvensi Wina untuk Perlindungan Lapisan Ozon, 1985 :7 “When ratifying, accepting, approving or acceding to this Convention, or at any time thereafter, a State or regional economic integration organization may declare in writing to the Depositary that for a dispute not resolved in accordance with paragraph 1 or paragraph 2 above, it accepts one or both of the following means of dispute settlement as compulsory.”8 28. Deklarasi lainnya yang berhubungan dengan penyelesaian suatu sengketa dianggap bersifat opsional, bergantung pada bagaimana instrumen tersebut mengatur. Sebagai contoh, Pasal 66 (3) dan (4) 6 10 United Nations, International Covenant on Civil and Political Rights, arc. 41 7 United Nations, Vienna Convention for The Protection of Ozone Layer, arc. 11 (3) 8 United Nations, United Nations Convention against Corruption, arc. 66 (3), (4)