Panduan Pelaksanaan Penyelidikan Nasional terhadap Pelanggaran HAM dengan Pola Sistematis
konsekuensi dari sikap tertentu bagi keberlangsungan penyelidikan dan menyusun strategi untuk
mengatasi masalah yang akan ditimbulkan dari sikap-sikap tersebut.
Beberapa pemangku kepentingan akan bersikap mendukung pelaksanaan penyelidikan. Bagaimana
caranya agar penyelidikan dapat mendayagunakan dukungan tersebut? Bagaimana penyelidikan
memastikan bahwa dukungan tersebut dapat diterjemahkan menjadi bantuan nyata bagi pekerjaan
penyelidikan dan bagi advokasi public untuk temuan penyelidikan dan rekomendasi penyelidikan?
Beberapa pemangku kepentingan akan bersikap netral terhadap penyelidikan. Bagaimana caranya
bagi penyelidikan untuk mendidik, meyakinkan dan mengaktifkan dukungan dari pihak yang belum
memberi komitmen terhadap permasalahan atau proses penyelidikan?
Sebagian pemangku kepentingan akan bersikap memusuhi penyelidikan, mungkin hingga ke titik
berupaya untuk mengacaukan atau bahkan mengakhiri penyelidikan. Bagaimana cara penyelidikan
mengidentifikasi dan menetralkan potensi pihak yang berlawanan? Bagaimana penyelidikan
mengantisipasi dan mencegah upaya-upaya untuk mendiskreditkan pekerjaan penyelidikan?
5. MELIBATKAN PEMANGKU KEPENTINGAN
Tugas penyelidikan adalah untuk memenangkan kepercayaan dari semua pemangku kepentingan
bahwa penyelidikan akan berlangsung secara transparan dan adil serta sejalan sesuai standarstandar HAM. Penyelidikan harus memastikan bahwa proses-proses penyelidikan dipublikasikan
dengan benar sejak awal sehingga setiap orang tahu bagaimana cara penyelidikan itu dilangsungkan.
Penyelidikan harus melibatkan pemangku kepentingan dari semua sektor, atau setidaknya perwakilan
dari pemangku kepentingan, dengan diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangan
mereka, mengajukan bukti yang mereka miliki, dan bila perlu, mempertahankan kebijakan serta
tindakan mereka.
Dalam melibatkan korban, penyelidikan harus benar-benar sensitif terhadap kerentanan korban. Bagi
korban, penyelidikan dapat menjadi peluang pertama dan satu-satunya untuk menceritakan kisah
mereka, untuk mendapatkan pengakuan sebagai korban pelanggaran HAM dan mendapatkan
pemulihan. Korban perlu mendapatkan jaminan bahwa mereka akan dihormati dan bukti-bukti yang
mereka miliki ditangani secara serius. Penyelidikan sebaiknya juga mempertimbangkan apakah akan
menyediakan konseling atau dukungan lain bagi para korban. Sebagian korban mempunyai tingkat
pendidikan terbatas dan belum tentu akrab dengan cara bekerja formal penyelidikan. Para korban
akan membutuhkan bantuan untuk berpartisipasi, baik melalui bukti dan masukan lisan atau tulisan.
Bagi banyak korban, memberikan bukti bisa membuat mereka sangat tertekan dan mungkin
menyebabkan atau menambah rasa trauma. Penyelidikan tidak bisa lari dari tanggung jawab akan
konsekuensi dari cara bekerjanya. Penyelidikan harus mengantisipasi kebutuhan dan membuat
mekanisme untuk menanggapinya. Korban akan didorong untuk terlibat dengan penyelidikan bila
mereka telah diyakinkan bahwa mereka akan diperlakukan dengan baik dan didukung dalam
keikutsertaan mereka.
Para menteri dan pemimpin Pemerintah lainnya mungkin tidak akan menyukai intrusi penyelidikan
terhadap pekerjaan mereka. Sebab mereka bertanggung jawab terutama kepada parlemen dan para
pemilih sehingga mungkin akan merasa segan untuk berurusan secara langsung dengan sebuah
penyelidikan nasional. Namun penyelidikan harus dapat mendorong mereka untuk terlibat secara
langsung dengan penyelidikan menggunakan cara yang sesuai menurut status independen Komnas.
Hal ini merupakan kepentingan bagi kepemimpinan politik itu sendiri tapi juga membantu penyelidikan
untuk memahami secara utuh landasan dari kebijakan dan tindakan pemerintah. Hal ini juga
memajukan penerapan dari rekomendasi-rekomendasi penyelidikan setelah penyelidikan
dirampungkan. Para menteri yang merasa memiliki bagian dalam proses penyelidikan akan
cenderung menanggapi rekomendasi dari penyelidikan secara serius.
Pegawai negeri akan membutuhkan dorongan yang lain. Mereka bekerja bagi menteri pemerintah
dan mungkin akan kesulitan dalam membantu pekerjaan sebuah penyelidikan nasional independen.
Penyelidikan mungkin perlu mendapatkan arahan kementerian bagi keterlibatan dari para pegawai
negeri. Mereka pun mungkin memerlukan perlindungan hukum bila mereka memberikan informasi
bagi penyelidikan. Sebagian besar Komnas mempunyai wewenang untuk memaksa menyerahkan
bukti dan mendatangkan saksi serta menyediakan perlindungan bagi mereka yang memberikan bukti
Bab 5: Mengidentifikasi, berkonsultasi dan berhubungan dengan para pemangku kepentingan
27