BAB IV D I N A M I K A L I N G K U N G A N S T R AT E G I S negara pengurus, bukannya negara kekuasaan.51) Demokrasi, hukum dan hak asasi manusia adalah 3 instrumen yang menghindarkan sebuah negara yang menamakan dirinya Republik, berbelok menjadi negara kekuasaan (Orde Lama dan Orde Baru) sehingga cepat atau lambat negara tersebut bisa mentransformasi dirinya menjadi negara pengurus, sebagamana yang diimajinasikan oleh para pendiri bangsa dan negara ini. Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono menjelaskan kondisi kekinian demokrasi di Indonesia dalam kuliah umum di Universitas Airlangga Surabaya dengan topik: “Sistem Ketatanegaraan RI dan Relasinya dengan Politik Nasional”, sebagaimana berikut ini: “Demokrasi kita yang semi presidensial atau semi parlementer itu memang gaduh, tapi hal itu jangan membuat kita tergoda kembali pada politik otoritarian... Kalau kita melakukan amendemen UUD 1945 itu karena konstitusi itu bukan keramat, tapi harus adaptif terhadap perubahan. Kita jangan malu dan marah terhadap perubahan, asalkan perubahan itu dilakukan secara aspiratif, sesuai kebutuhan, dan proses perubahannya dengan cara yang benar.”52) • Gatra Ekonomi 53) Baru-baru ini, Presiden Joko Widodo mengumumkan paket kebijakan ekonomi untuk mendorong daya saing industri nasional melalui tiga langkah, yakni: deregulasi (memangkas peraturan yang menghambat), 50) Heywood mengidentifikasi bentuk-bentuk demokrasi, yakni: pertama, demokrasi klasik, yang berdasarkan pada polis, negara kota, yang berkembang pada masa Yunani kuno; kedua, demokrasi perlindungan, yang mana berdasarkan pada upaya warga melindungi diri dari kebijakan dan tindakan pemerintah yang merugikan warganegara; ketiga, demokrasi pembangunan, yang berfokus pada “kebutuhan untuk membangun individu dan komunitas manusia”; dan, keempat, demokrasi rakyat, yang berbasis pada “tujuan dari kesetaraan sosial yang dihasilkan melalui kepemilikan bersama dari kemakmuran.” Heywood, 2014:157-170. 51) Latif, Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011. Halaman 189. 52)http://nasional.tempo.co/read/news/2015/02/11/078641584/sby-demokrasi-kita-memanggaduh-tapi/4 Pancasila, Hak Asasi Manusia dan Ketahanan Nasional 87