Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil
dan Politik dalam Sorotan Hukum Islam
cogens dalam hukum internasional.87 Hak ini tidak bisa dikurangi atau disimpangkan (nonderogable) menurut Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik,88 dan Komite
Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa ‘hak ini harus tidak ditafsirkan secara sempit’.89
Pasal 6 (1) menetapkan kesucian kehidupan manusia dan menjatuhkan kewajiban positif
pada Negara untuk melindungi kehidupan dan kewajiban negatif untuk tidak merampas
kehidupan secara sewenang-wenang. Selain melarang dan menghukum tindak kejahatan
pembunuhan sebagai sarana melindungi kehidupan, Komite Hak Asasi Manusia menafsirkan
lingkup kewajiban Negara dalam Pasal 6 (1) mencakup, antara lain, ‘tugas tertinggi untuk
mencegah perang, tindakan genosida dan tindakan-tindakan kekerasan massa lain yang
menyebabkan hilangnya kehidupan secara sewenang-wenang’;90 tugas ‘untuk mengambil
semua langkah yang dimungkinkan demi mengurangi kematian bayi dan meningkatkan
harapan hidup, terutama dengan mengambil langkah-langkah penghapusan malnutrisi
dan wabah’;91 larangan ‘pembuatan, percobaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan
senjata-senjata nuklir’;92 dan juga melakukan upaya-upaya ‘memperkuat perdamaian dan
keamanan internasional’.93
Bagaimanapun, hak hidup dalam Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan
Politik tidak mutlak. Pasal 6 (1) hanya melarang perampasan kehidupan secara sewenangwenang. Kendati istilah ‘sewenang-wenang’ tidak dideinisikan oleh Kovenan tersebut, pada
umumnya istilah itu memberikan konotasi bahwa perampasan kehidupan oleh Negara
dibatasi secara ketat.94 Ia mesti berdasarkan proses hukum yang selayaknya dan benarbenar sesuai dengan fakta-fakta yang ada. Negara mesti juga mencegah pembunuhan
sewenang-wenang oleh aparat keamanan dan penegak hukumnya.95
Baik ketentuan pokok maupun penafsiran umum Pasal 6 (1) bersesuaian dengan hukum
Islam. Ada banyak ayat Al-Qur’an dan Hadis Nabi Muhammad yang mengakui kesucian
kehidupan manusia, memerintahkan perlindungannya dan melarang perampasannya.
Ketentuan-ketentuan Syariat tentang kesucian dan pemeliharaan kehidupan manusia
sedemikian mendasar dan tegas sehingga tidak mungkin diingkari. Ayat-ayat Al-Qur’an
berikut ini adalah beberapa contoh di antaranya.
87
88
89
90
91
92
93
94
95
Lihat, Ramcharan (c.k. no. 86), hal. 307, 308, 311 dan seterusnya; Higgins, R., ‘Derogations under Human Rights Treaties’ (1976/77) 48
British Yearbook of International Law, hal. 281 dan referensi-referensi yang dicantumkan di sana.
Lihat, Pasal 4 (2).
Komentar Umum 6, paragraf 1.
Komentar Umum 6, paragraf 2.
Komentar Umum 6, paragraf 5; Dinstein (c.k. no. 86), hal. 115-116 membahas pandangan bahwa hak hidup adalah hak sipil yang
menjaga terjadinya pembunuhan sewenang-wenang dan tidak mencakup jaminan terhadap kurangnya perawatan medis atau
pengurangan kematian bayi. Nowak berargumen secara berbeda bahwa penafsiran ketat itu terjadi akibat ���penggabungan tidak
tepat antara kalimat kedua dan ketiga pada Pasal 6 (1)’. Lihat, Nowak (c.k. no. 5), hal. 106.
Komentar Umum 14, paragraf 4. Pendapat Komite Hak Asasi Manusia ini menciptakan kontroversi pada beberapa Negara seperti
Amerika Serikat, Inggris dan sebagainya.
Lihat, Komentar Umum 6, paragraf 2 dan 5, serta Komentar Umum 14.
Lihat, UN Doc. A/2929 (c.k. no. 8), hal. 83, paragraf 3, yang menegaskan bahwa istilah ‘sewenang-wenang’ telah dijabarkan sebagai
bermakna ‘secara ilegal’ dan ‘tidak adil’ selama masa penyusunan draf.
Lihat, Joseph, Schultz dan Castan (c.k. no. 23), hal. 108 dan seterusnya; dan Komentar Umum 6, paragraf 3. Lihat juga kasus-kasus
Suarez Guerrero vs. Colombia dan Rickly Burrel vs. Jamaica, Komunikasi no. 546/1993, UN Doc. CCPR/C/53/D/546/1993 (1996).
Hukum Internasional Hak Asasi Manusia
dan Hukum Islam
67