Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam
secara tekstual tidak berubah-ubah. Pada sisi lain, Fiqih merujuk pada metode-metode
hukum, yakni pemahaman yang merupakan penurunan dan penerapan Syariat, yang bisa
berubah sesuai dengan zaman dan keadaan-keadaan yang ada.118 Siginiikansi perbedaan
ini terhadap argumen-argumen hukum Islam yang dikemukakan dalam buku ini adalah:
1. Syariat sebagai sumber hukum Islam bersifat Ilahi dan tetap, sedangkan Fiqih sebagai
pemahaman, penafsiran dan penerapan Syariat adalah produk manusiawi yang bisa
berubah mengikuti zaman dan keadaan-keadaan yang ada;
2. Syariat secara luas mencakup aspek-aspek moral, hukum, sosial, dan spiritual
kehidupan Muslim, sedangkan Fiqih sebagian besar meliputi aspek hukum dan
yuridis Syariat yang dibedakan dari aspek moralnya.119
Dengan demikian, hukum Islam terdiri atas dua bagian penyusun: (i) wahyu Ilahi yang
tidak berubah dan kekal yang diistilahkan dengan Syariat dan (ii) penafsiran manusiawi
atas Syariat yang diistilahkan dengan Fiqih. ‘Abd al-‘Ati secara tepat mencatat bahwa
‘kebingungan timbul manakala istilah Syariat digunakan secara tidak kritis untuk menunjuk
tidak hanya pada hukum Ilahi dalam bentuk utamanya yang murni, melainkan juga pada
ilmu-ilmu manusiawinya yang tambahan termasuk iqh’.120 Kini kita akan memeriksa
karakteristik-karakteristik dua bagian penyusun hukum Islam ini.
2.4.2 Sumber-sumber Hukum Islam—(Syariat) 121
Al-Qur’an dan Sunnah secara primer membentuk sumber-sumber formal dan material
hukum Islam. Sifatnya sebagai sumber formal berasal dari fakta keilahian dan kesemi-ilahian
masing-masing, yang secara agama harus diikuti dan ditaati oleh setiap Muslim. Sifatnya
sebagai sumber material hukum Islam berasal dari fakta bahwa keduanya mengandung
korpus hukum yang diwahyukan. Al-Qur’an adalah sumber pokok dan diyakini oleh semua
Muslim sebagai kata-kata persis yang diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad selama
periode kurang-lebih 23 tahun bimbingan untuk umat manusia.122
Al-Qur’an bukan murni kitab undang-undang konstitusional, tapi secara spesiik lebih
digambarkan oleh Allah sebagai kitab petunjuk dan bimbingan.123 Dari 6.666 ayat yang
118
119
120
121
122
123
Lihat, umpamanya, Ramadan (c.k. no. 2) hal. 36 dan Philips (c.k. no. 2) hal. 1-4.
Bagaimanapun, perlu diingat, seperti yang ditunjukkan oleh Kamali, bahwa ‘Seringkali…ada hubungan antara kepatuhan penuh
pada kewajiban hukum dan konsep Islam tentang keutamaan moral’. Lihat, Kamali, M.H., Freedom of Expression in Islam, (Edisi, revisi,
1997), hal. 27. dan Kamali (c.k.no. 115), hal. 109.
‘Abd Al-‘Ati, H., The Family Structure in Islam (1977), hal. 14.
Pendekatan yang diambil di sini menyimpang dari klasiikasi tradisional mengenai Al-Qur’an, Sunnah, Ijma’ (konsensus) dan Qiyas
sebagai sumber-sumber utama hukum Islam, sebuah klasiikasi yang secara tepat dicatat oleh Ramadan ‘sebagai klasiikasi yang
sama sekali tidak meyakinkan dan otoritatif’. Lihat, Ramadan (c.k. no. 2), hal. 33. Pendekatan ini memilahkan sumber-sumber hukum
(Al-Qur’an dan Sunnah) dari metode-metode hukum (Ijma’, Qiyas dan sebagainya) untuk menghindarkan pencampuradukan yang
berasal dari miskonsepsi tradisional tentang korpus hukum Islam sebagai sesuatu yang murni Ilahi dan tak-berubah.
Lihat, umpamanya, QS 26 ayat 192 yang menyebutkan: ‘Dan sesungguhnya Al-Qur’an ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan
semesta alam’ dan QS 45 ayat 2 yang menyebutkan: ‘Kitab ini diturunkan dari Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana’.
Lihat, umpamanya, QS 2 ayat 2 yang berbunyi: ‘Kitab (Al-Qur’an) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertakwa’.
Hukum Internasional Hak Asasi Manusia
dan Hukum Islam
33