langgar prosedur dan substansi perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), dan memerintahkan tergugat menyambung jaringan air minum ke rumah-rumah warga; 2. gugatan warga negara (citizen lawsuit) atas perbuatan melawan hukum terkait pencemaran udara di DKI Jakarta berkaitan dengan hak atas lingkungan hidup yang sehat. Komnas HAM RI merekomendasikan penyesuaian baku mutu emisi yang lebih ketat dan aman pada pembangkit listrik tenaga uap yang bersumber dari batu bara dan percepatan transformasi dari pembangkit listrik tenaga uap ke penggunaan sumber daya bersih dan terbarukan; dan 3. penangkapan dan penahanan Youtuber Benni Edward oleh penyidik Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Medan atas du- gaan tindak pidana pelanggaran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). 2.2.5. Kekerasan Aparat Negara dan Kelompok Masyarakat Berdasarkan pemantauan situasi sepanjang 2020 sampai 2021, kepolisian menjadi aktor kekerasan yang paling banyak diadukan. Berdasarkan data penanganan kasus Komnas HAM RI 2020 sampai 2021, terdapat 1.182 kasus yang Komnas HAM RI tangani, dimana 480 kasus (41,31%) diantaranya melibatkan kepolisian di berbagai tingkat dan wilayah. Di 2021, terdapat 217 dugaan kasus kekerasan yang melibatkan kepolisian. Berdasarkan tingkat, Kepolisian Resor (Polres) memiliki keterlibatan terbanyak (115 kasus), disusul oleh Polda (51 kasus), Polsek (43 kasus), dan Markas Besar (Mabes) Polri (8 kasus). Diagram 8 Klasifikasi aduan berdasarkan tingkat organisasi kepolisian di 2021 www.ko mn ash am. g o. i d 73