PEMENUHAN HAK KELOMPOK MINORITAS DAN RENTAN DI INDONESIA „ kerja, (ii) sengketa dalam pemberian upah, gaji, atau tunjangan lainnya, (iii) pelaƌĂŶŐĂŶ ƉĞŵďĞŶƚƵŬĂŶ ĂƚĂƵ ĂŬƟǀŝƚĂƐ ƐĞƌŝŬĂƚ ƉĞŬĞƌũĂ͕ ;ŝǀͿ ƉĞůĂƌĂŶŐĂŶ ŵŽŐŽŬ ŬĞƌũĂ͕ (v) skorsing, dan (vi) penurunan pangkat merupakan bentuk nyata berbagai jenis ƉĞůĂŶŐŐĂƌĂŶ,DŽůĞŚŬŽƌƉŽƌĂƐŝ͘^ĞĚĂŶŐŬĂŶƐĞŶŐŬĞƚĂĂƚĂƵŬŽŶŇŝŬůĂŚĂŶLJĂŶŐďĞƌjumlah 344 berkas atau 33% masih menjadi isu dominan kedua terkait pengaduan ke Komnas HAM yang melibatkan korporasi sebagai pihak teradu. Gesekan antara masyarakat dengan korporasi dalam hal sengketa lahan dapat dilatarbelakangi oleh ďĞďĞƌĂƉĂŚĂůĚŝĂŶƚĂƌĂŶLJĂ;ŝͿƚƵŵƉĂŶŐƟŶĚŝŚŶLJĂŬůĂŝŵŬĞƉĞŵŝůŝŬĂŶĂƚĂƵƉĞŶŐĞůŽlaan atas lahan usaha; (ii) sengketa pembayaran kompensasi lahan milik warga yang terkena proyek perluasan usaha sebuah korporasi;dan (iii) penggunaan ‘jasa’ aparat keamanan oleh korporasi dengan dalih pengamanan obyek vital baik untuk sekedar ŵĞŵďĞƌŝŬĂŶĞĨĞŬƌĂƐĂƚĂŬƵƚďĂŐŝǁĂƌŐĂĂƚĂƵƐĂŵƉĂŝŵĞůĂŬƵŬĂŶŬĞŬĞƌĂƐĂŶĮƐŝŬ͘ Deskripsi Pelanggaran HAM oleh Pemerintah Daerah Menurut sifat asal suratnya, berkas pengaduan yang melaporkan pemerintah ĚĂĞƌĂŚƐĞďĂŐĂŝƉĞůĂŬƵƉĞůĂŶŐŐĂƌ,DĚĂƉĂƚĚŝůĂŬƵŬĂŶŝĚĞŶƟĮŬĂƐŝƐĞďĂŐĂŝďĞƌŝŬƵƚ͗ No Sifat / asal surat Jumlah berkas 1 Surat pengaduan masyarakat 818 2 Jawaban dari pemerintah daerah 113 931 Total No Substansi Pelanggaran HAM Oleh Pemerintah Daerah Jumlah berkas 1 Pencemaran dan/atau perusakan lingkungan 34 2 Pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan 52 3 Pemenuhan hak atas perumahan dan/atau penggusuran 125 Laporan Tahunan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (KOMNAS HAM) 2016 53