„ PEMENUHAN HAK KELOMPOK MINORITAS DAN RENTAN DI INDONESIA Hal tersebut kemudian memunculkan pertanyaan mengenai kekuatan legalitas penangkapan itu sendiri.Karena, sering kali surat pemberitahuan penangkapan atau penahanan baru diberikan kepada pihak keluarga selang beberapa hari sejak angŐŽƚĂŬĞůƵĂƌŐĂŶLJĂƟďĂͲƟďĂŵĞŶŐŚŝůĂŶŐ͘WĞŶƟŶŐĚŝŝŶŐĂƚďĂŚǁĂŵŽĚƵƐƉĞŶĂŶŐŬĂƉĂŶ ƚĂŶƉĂ ƐƵƌĂƚ ƉĞƌŝŶƚĂŚ ƚĞƌƐĞďƵƚ͕ ƐĞĐĂƌĂ ƐƵďƐƚĂŶƐŝĂů͕ ŬĞƟŬĂ ĚŝĐĞƌŵĂƟ ŵĞŵƉƵŶLJĂŝ relasi erat dengan praktek penghilangan paksa (ĞŶĨŽƌĐĞĚĚŝƐƐĞƉĞĂƌĂŶĐĞ). Deskripsi Pelanggaran HAM oleh Korporasi Dari jumlah 1.030 berkas pengaduan yang melibatkan Korporasi sebagai pihak yang diadukan dapat dilakukan pemilahan menurut asal suratnya sebagai berikut: No Sifat / asal surat Jumlah berkas 1 Surat pengaduan masyarakat 955 2 Jawaban dari korporasi 75 Total 1.030 Kecilnya surat jawaban dari Korporasi, yang hanya berjumlah 75 berkas dari total 1.030 berkas atau 7 persen, menandakan bahwa agenda penegakan dan penghormatan HAM masih menjadi hal yang awam dan minor di lingkungan Korporasi. No Substansi Pelanggaran HAM Oleh Korporasi Jumlah berkas 1 ^ĞŶŐŬĞƚĂĚĂŶͬĂƚĂƵŬŽŶŇŝŬƉĞƌƚĂŶĂŚĂŶ 344 2 Pencemaran dan/atau perusakan lingkungan 69 3 Sengketa ketenagakerjaan 4 Masalah buruh migran 24 5 Lain- lain 225 Total 1.030 Dari tabel di atas terlihat bahwa pada 2016 sengketa ketenagakerjaan menjadi kasus yang paling banyak diadukan terkait dengan pelanggaran HAM oleh korporasi dengan jumlah 368 berkas atau 36 persen. Kasus mengenai : (i) pemutusan hubungan 52 Laporan Tahunan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (KOMNAS HAM) 2016