strat Working with the 2030 Agenda to Promote Human Rights: NHRI Initiatives in the Asia Pacific Region egis Komnas HAM di tingkat nasional dan internasional”. 29 Peran Komnas HAM di atas merupakan salah satu “praktik baik” yang dijalankan oleh Komnas HAM.30 Hartono mengklasifikasikan praktik baik tersebut dalam 4 bentuk yaitu kepercayaan, reputasi, kerja sama, dan jejaring.31 2.2.3. Bagaimana Peran dalam Melakukan Pengawasan TPB? Kontribusi pengawasan Komnas HAM pada TPB dalam perspektif HAM dilakukan antara lain melalui proses VNR di mana Komnas HAM memberikan komentar tertulis terhadap draf VNR yang dibuat oleh pemerintah (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional [Kementerian PPN / Bappenas]).32 Hartono memberikan komentar menarik mengenai VNR yaitu keinginan Komnas HAM agar pemerintah tidak berhenti pada pelaporan jumlah rekomendasi Komnas HAM terhadap pelanggaran HAM, namun lebih kepada tindakan pemerintah terhadap rekomendasi tersebut.33 Mimin Dwi Hartono (2021): “Kita maunya lebih dielaborasi, katakanlah ketika tahun 2020 Komnas HAM menerima 2000 sekian aduan, kemudian dari 2000 sekian aduan itu kita sampaikan rekomendasi pemerintah itu 200 kasus. Nah seperti apa respon pemerintah. Komnas HAM telah memanfaatkan kesempatan untuk terlibat pada penyusunan VNR sebagai sarana untuk melakukan pengawasan terkait apakah rekomendasi Komnas HAM dijalankan oleh pemerintah.34 Selain itu, Hartono menyampaikan pemberian waktu yang pendek untuk menanggapi VNR dikarenakan informasi yang mendadak dengan tenggat waktu yang singkat menjadi kendala untuk memberikan tanggapan yang maksimal.35 Hartono juga menyampaikan kedepannya Komnas HAM perlu membuat laporan VNR versi Komnas HAM.36 Komnas HAM juga terlibat dalam kegiatan konsultasi publik pada Rencana Aksi Nasional (RAN) TPB 2021-2024.37 Namun dikarenakan 29 Laporan Tahunan Komnas HAM 2020 (n. 25), 3. Mimin Dwi Hartono, “Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Pemajuan serta Penegakan HAM: Pembelajaran dan Langkah ke Depan” (Presentasi PowerPoint pada Webinar “Kampanye Internal Sustainable Development Goals di Komnas HAM: Sustainable Development Goals dalam Konteks Pemajuan dan Penegakan HAM di Indonesia”) (20 Desember 2021), 11. 31 Ibid. 32 Ibid. 33 Ibid. 34 DIHR Project Interview – NHRI Role with Indonesia (n. 16). 35 Ibid. 36 Ibid. 37 Ibid. 6 30