68
menerima keterangan perwakilan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian
PUPR dan PT Istaka Karya. Pertemuan
tersebut membahas dan memvalidasi
identitas para pekerja yang menjadi korban kekerasan KKB pada 1-2 Desember
2018 di Bukit Tabo, Mbuwa, Nduga.
C. Pada 15 Maret 2019, melakukan Rapat Koordinasi dengan Kementerian
Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Pertemuan yang
menghadirkan Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak, menghasilkan
kesepakatan tindak lanjut temuan-temuan Komnas HAM RI dengan membentuk tim penanganan kemanusiaan
dalam penanganan pengungsian di kabupaten Nduga sebagai dampak akibat
peristiwa kriminal bersenjata tersebut.
Komnas HAM RI meminta Kementerian Sosial dan Kementerian PPA segera
melakukan pendataan kembali jumlah
pengungsi dan sebaran tempat-tempat pengungsian yang terkini dan melakukan penanganan darurat.
D. Komnas HAM RI telah menyusun surat yang ditujukan kepada Mensesneg,
Mensos, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak untuk melakukan
langkah-langkah penanganan dampak
yang diderita oleh Pengungsi Nduga
khususnya terkait dengan sandang dan
pangan.
E. Terkait dengan Pengungsi Nduga, Komnas HAM RI meminta Kementerian
Dalam Negeri untuk memastikan adanya
optimalisasi peran Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Kabupaten
Nduga dan juga Pemerintah Kabupaten
yang menjadi lokasi pengungsian dalam
proses distribusi bantuan dan juga pemenuhan hak-hak dasar pengungsi seperti sandang, pangan, kesehatan, pendidikan, dan tempat tinggal.
Berdasarkan hasil pemantauan dan permintaan keterangan dari para pihak pada 14 s/d
17 Oktober 2019, Komnas HAM mencatat
permasalahan pokok yang menyangkut kasus Peristiwa Nduga yaitu:
• Para pengungsi Nduga masih tersebar
dibeberapa wilayah di Papua seperti di
Kabupaten Lani Jaya dan Kabupaten
Jayawijaya yang masih membutuhkan
bantuan kebutuhan pokok untuk kehidupan sehari-hari;
• Pemberian bantuan kepada para pengungsi Nduga sudah banyak dilakukan
baik oleh Pemerintah Pusat seperti
Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, dan
juga Pemerintah Provinsi Papua, Pemerintah Kabupaten/Kota dimana para
pengungsi itu berada;
• Pemberian bantuan yang dilakukan
mendapat kendala karena para pengungsi Nduga menolak pemberian
bantuan dikarenakan distribusi bantuan-bantuan tersebut melibatkan aparat Kepolisian dan TNI;
• Ada sebagian pengungsi Nduga yang
meninggal dunia akibat sakit seperti
yang meninggal dunia di Kabupaten
Lani Jaya sebanyak 7 (tujuh) orang karena kondisi kesehatannya yang memburuk.
3. Tim Pencari Fakta Peristiwa 21-23 Mei
2019
Pelaksanaan Pemilu 2019 di Indonesia
memunculkan gejolak dan gelombang aksi
protes menolak hasil Pemilu yang dianggap
curang, terutama pada 21, 22, dan 23 Mei
2019. Gerakan aksi berlangsung ricuh dan
bentrok antara massa dengan aparat keamanan disertai insiden kekerasan terutama
di wilayah DKI Jakarta dan Kota Pontianak,
Kalimantan Barat. Tercatat jatuh 893 (delapan ratus sembilan puluh tiga) orang korban luka-luka, termasuk 10 (sepuluh) warga
sipil tewas dan puluhan aparat keamanan
cidera. Kemudian 465 (empat ratus enam
puluh lima) orang ditangkap dan ditahan,
termasuk 74 (tujuh puluh empat) diantaranya anak-anak.
www.ko mn a sh a m.g o .id