38
Program SRHAM yang digagas Komnas
HAM RI ini memiliki tantangan yaitu meningkatkan kerjasama dengan Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan RI. Implementasi SRHAM memang tidak mungkin dapat
dilaksanakan hanya oleh Komnas HAM RI
di tingkat sekolah. Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan sebagai pembuat kebijakan
di sektor pendidikan harus terlibat penuh.
Selain itu penting juga untuk melibatkan
masyarakat sipil dan para akademisi agar
program ini dapat berjalan dengan dukungan
penuh.
b). Kabupaten/Kota HAM
Dalam mekanisme HAM, negara adalah pemangku kewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi HAM. Pada tingkat
nasional, kewajiban ini menjadi tanggung
jawab pemerintah pusat, sedangkan pada
tingkat lokal, adalah pemerintah daerah.
Tentu peran pemerintah daerah bersifat
Gambar 2.15
komplementer karena terkait dengan pembagian kewenangan pusat dan daerah. Pemerintah daerah merupakan aktor penting
dalam pembangunan daerah. Maka, terkait
perannya sebagai pemangku kewajiban
HAM dan selaku pelaksana pembangunan
daerah, pemahaman pemerintah daerah
terkait pembangunan berbasis HAM menjadi penting.
Program Kabupaten/Kota HAM yang telah
digagas sejak 2015. Komnas HAM dalam
membangun konsep dan implementasi,
berjejaring dengan INFID dan kemudian
mengajak serta Kantor Staf Presiden, termasuk dalam meningkatkan kapasitas bagi
para aparatur negara di daerah. Selain itu,
program ini juga mendorong dan memberikan asistensi kepada para kepala daerah
dalam mengarusutamakan nilai dan prinsip-prinsip HAM dalam pembangunan di
daerah.
Forum Kota HAM Sedunia di Gwangju Korsel
Beberapa capaian keberhasilan program
kegiatan Kabupaten/Kota HAM pada 2019,
antara lain berpartisipasi dalam penyusunan
Panduan Kab/Kota HAM yang dihasilkan
oleh Dewan HAM PBB, menghadiri Pertemuan Dewan HAM PBB, dan berpartisipasi aktif dalam World Human Rights Cities
Forum 2019 di Gwangju, Korea Selatan,
pada 1-3 Oktober 2019.
Program Kabupaten/Kota HAM telah mampu mencapai berbagai daerah di Indonesia
terutama di wilayah Indonesia barat dan
tengah. Untuk Indonesia timur, upaya melakukan mainstreaming kab/Kota HAM telah dilakukan walaupun keterlibatan aparat
www.ko mn a sh a m.g o .id