dan Transmigrasi Jawa Timur, Dinas Sosial Jawa Timur, dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jawa Timur. Tim kemudian melakukan pantauan ke RSJ Menur untuk mendapatkan data dan informasi terkait pemenuhan hak pilih kelompok PDM dan ODHIV pada Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 mendatang. Tim juga melakukan diskusi terfokus bersama sejumlah NGO/CSO di LBH Surabaya. Diskusi terfokus ini dihadiri oleh perwakilan kelompok marginal/rentan, diantaranya Perwakos dan GAYa Nusantara mewakili kelompok LGBTQ/ SOGIE, LBH Surabaya, WALHI Jawa Timur dan Gerakan Gusdurian Surabaya mewakili kelompok pengungsi konflik sosial dan bencana alam, Koalisi Perempuan Indonesia Jawa Timur mewakili kelompok perempuan dan PRT, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Jawa Timur mewakili kelompok ODHIV, dan Pusat Studi Anti Korupsi dan Demokrasi (Pusad), Pusham Ubaya, Human Right Law Studies (HRLS) Fakultas Hukum Universitas Airlangga, serta Komite Independen Pemantauan Pemilu (KIPP) untuk merepresentasikan kajian HAM dan kepemiluan di wilayah Jawa Timur. Selanjutnya, Tim melakukan pertemuan dengan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Nasional (DPC SPN) Kabupaten Sidoarjo untuk menggali informasi terkait pemenuhan hak pilih bagi kelompok buruh/pekerja. Tim kemudian melanjutkan pemantauan ke Lapas Kelas IIA Kabupaten Sidoarjo guna memastikan pemenuhan hak konstitusional para tahanan dan WBP pada Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. Tim juga melakukan pemantauan ke pengungsi Syiah Sampang di rusunawa Jemundo, Kabupaten Sidoarjo, untuk memperoleh informasi terkait pendataan dan sosialisasi Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. Pada hari terakhir, Tim melakukan pertemuan dan diskusi bersama KPU Provinsi Jawa Timur dengan turut mengundang KPU Kota Surabaya, KPU Kabupaten Sidoarjo, Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Bawaslu Kota Surabaya, Bawaslu Kabupaten Sidoarjo, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur (DP3AK). Menutup rangkaian Pemantauan Pra Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 di wilayah Jawa Timur, Tim melakukan pertemuan dan diskusi dengan Pemerintah Kabupaten Sampang yang dihadiri langsung oleh Bupati Sampang beserta jajaran UPD terkait, KPU Kabupateng Sampang dan Bawaslu Kabupaten Sampang. Pertemuan ini membahas persiapan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada serentak 2024 di Kabupaten Sampang, mengingat Kabupaten Sampang merupakan wilayah dengan eskalasi konflik sosial yang cukup tinggi di Provinsi Jawa Timur. 18 | LAPORAN PEMANTAUAN PRA PEMILU DAN PILKADA SERENTAK 2024