DAFTAR PUSTAKA
Akbar F, “Menakar Omnibus Law sebagai Alat untuk Mensejahterakan
Masyarakat,” dipaparkan pada acara “Workshop Pengkajian dan Penelitian
Komnas HAM” tanggal 12 Maret 2020 (2020)
Asidah R, Pembangunan Berbasis Hak Asasi Manusia : Sebuah Panduan (Cetakan
2, Komnas HAM RI 2013)
Busroh FF, “Konseptualisasi Omnibus Law dalam Menyelesaikan Permasalahan
Regulasi Pertanahan” (2017) Vol.10(2) Jurnal Arena Hukum 242
CNN Indonesia, “Datangi DPR, PP Muhammadiyah Minta RUU Omnibus Law
Disetop” (2020) <https://www.cnnindonesia.com/nasional/2020071516491932-525054/datangi-dpr-pp-muhammadiyah-minta-ruu-omnibus-law-disetop>
diakses 15 Juli 2020
Databoks, “Bagaimana Ketimpangan Kepemilikan Lahan di Indonesia?” (2018)
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/01/25/ketimpangankepemilikan-lahan-di-indonesia> diakses 15 September 2020
Dewan Perwakilan Rakyat, “Program Legislasi Nasional Prioritas” (2020)
<https://www.dpr.go.id/uu/prolegnas> diakses 7 September 2020
Elver H, “Preliminary Observations of the Special Rapporteur on the Right to Food,
Hilal Elver, on her mission to Indonesia 9-18 April 2018” (Office of the United
Nations High Commissioner for Human Rights, 2018)
<https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=2
2949&LangID=E> diakses 15 September 2020
Embu WS, “Anggota DPR: Pemerintah Kedodoran Susun RUU Cipta Kerja” (2020)
<https://www.merdeka.com/politik/anggota-dpr-pemerintah-kedodoransusun-ruu-cipta-kerja.html> diakses 30 April 2020
Firdaus MS and others, Pembangunan Berbasis HAM : Sebuah Panduan (II, Komnas
HAM RI 2013)
Gunawan, “RUU Cipta Kerja dan Implikasi Hak atas Sumber-sumber Agraria dan
Hak Atas Pangan,” dipaparkan pada acara “Diskusi Implikasi Hak atas Hidup
Layak khususnya Hak atas Pangan pada RUU Cipta Kerja” kepada Komnas
HAM RI tanggal 9 Juni 2020 (2020)
Hartono MD and others, Panduan Pembangunan Proyek Strategis Nasional Berbasis
Hak Asasi Manusia (Komnas HAM RI 2017)
Hidayat R, “Kekhawatiran Maria Farida Terkait Omnibus Law” (Hukum Online,
2020)
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5de4f9c9216d0/kekhawatiran
-maria-farida-terkait-omnibus-law> diakses 10 Februari 2020
63