konsultasi publik masyarakat yang keberatan dalam lokasi perencanaan pembangunan juga dapat mengajukan gugatan ke PTUN paling lama 30 hari kerja setelah dikeluarkannya penetapan lokasi, yang akan diputuskan paling lama 30 hari oleh PTUN. Dalam penyusunan RUU Cipta Kerja, pemerintah harus secara cermat dalam menyusun kebijakan tata ruang serta tidak mengabaikan prinsip partisipasi masyarakat dan akuntabilitas dalam pengadaan tanah yang berpotensi pada penggusuran paksa. Iwan Nurdin berpendapat bahwa perencanaan tata ruang adalah suatu konsep yang sesungguhnya harus dimaknai sebagai suatu pemenuhan dari hak asasi manusia, apalagi oleh satu kluster ekonomi yang mengakibatkan dampak sosial ekonomi politik yang luas.48 Paradigma yang harus dibangun adalah memberikan proteksi kepada masyarakat sebagai kelompok yang rentan dalam berhubungan dengan negara dan entitas bisnis. Jangan sampai adanya pembangunan justru kelayakan dan standar hidup masyarakat menurun, karena bertentangan dengan KIHESB. Hilangnya hak atas tempat tinggal atau wilayah hidup, akan berimplikasi pada pemenuhan hak-hak lainnya. Untuk itu Negara wajib menerapkan segala langkah dan tindakan yang tepat, memaksimalkan sumber daya tersedia untuk memastikan bahwa tempat tinggal, pemukiman, dan wilayah hidup untuk dipenuhi dan dilindungi.49 4) Ancaman Kedaulatan Pangan Undang-Undang 18 Tahun 2012 tentang Pangan (“UU Pangan”) mendefinisikan pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, 48 Nurdin (n 78). 49 UN Economic and Social Council General Comment No. 7: The right to adequate housing (Art.11.1): forced evictions (n 80). 46